Rekrutmen Komisioner KPU, Timsel Diminta Pedomani Putusan MK

2 Komentar

FAJAR.CO.ID, PALOPO — Rekrutmen komisioner KPU Kabupaten/Kota diputuskan sebanyak lima orang. Itu berdasarkan hasil judicial review Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam surat nomor: 745/PP.06-SD/05/KPU/VII/2018 yang ditandatangani Arief Budiman, ketua KPU RI, ada tiga point penting yang disampaikan terkait dengan putusan nomor 31/PUU-XVI/2018 yang dibacakan tanggal 23 Juli 2018, lalu.

Ketua KPU RI, Arief Budiman, menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dalam frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang.

Kemudian, lanjut Arief Budiman, dalam suratnya yang diterima redaksi Palopo Pos, kemarin, dalam hal proses seleksi belum memasukkan tahapan penyampaian nama-nama calon anggota KPU kabupaten/kota, maka ketentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang akan direkrut menjadi sebanyak 5 orang. ”Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas,” terang ketua KPU RI.

Bagaimana kalau hasil tertulis (CAT) telah dimumkan? Arief Budiman meminta kepada tim seleksi melakukan penetapan kembali paling banyak 6 X 5 calon anggota KPU/kota sesuai dengan peringkat hasil tes tertulis (CAT).

Sejak judicial review atau uji materiil masuk ke MK, sudah diprediksi hasil seperti apa. Mahkamah dengan pendekatan hukum konstitusi akan mengabulkan sebagian permohonan pemohon tersebut.

Saat Wakil Ketua MK RI Prof Dr Aswanto, SH, DFM, menghadiri undangan Stadium General yang dilaksanakan Fakultas Hukum Unanda bulan Mei 2018, lalu, ia sudah memperlihatkan sikap kritisnya atas perubahan keanggotaan KPU oleh pembuat undang-undang.

Di UU Nomor 7 Tahun 2017, keanggotan KPU dan Bawaslu melihat jumlah penduduk. Kata Aswanto, rata saja 5 anggota KPU kabupaten/kota, lembaga penyelenggara pemilu masih repot, apalagi kalau hanya 3 orang.

Dari situ ditarik kesimpulan bahwa ada kecenderungan MK mengembalikan komposisi keaonggotaan KPU dan Bawaslu seperti semula. ”Kita pikir-pikir masuk akal juga. Sedangkan lima komisioner, masih kewalahan kalau ada laporan masuk, apalagi kalau 3 orang saja,” ucap Prof Aswanto.

Dengan adanya surat penyampaian KPU RI ke tim seleksi KPU kabupaten/kota tahap IV dan V, bola kini di tangan timsel anggota KPU Palopo. Mau tidak mau, mereka harus tunduk dan taat atas sikap KPU terhadap putusan MK. Di Kota Palopo, timsel sudah melalui serangkaian tahapan.

Tahap psikotes, wawancara sudah selesai. Kini, timsel tinggal mengumumkan enam nama hasil tes wawancara, Sabtu 21 Juli 2018, lalu. Pengumuman enam nama ini dijadwalkan hari ini (kemarin, red).

Para calon anggota KPU yang menanti pengumuman enam besar adalah Abbas, SH, SH.I, MH, Abdul Haris Mubarak, ST, MT, Abdullah Jaya Hartawan, SE, Afrianto, S.Pd, Ahmad Adiwijaya, S.Pd, M.Pd, dan Dahyar, S.AN. Selanjutnya, Drs Efensi Samaila, Faisal, SH, Faisal, S.Sos, M.Si, Habibi Sahidi, S.HUT, Hisma Kahman, SH, MH, Iswandi Ismail, Junaid, S.Ag, Muh Amran Anas, dan Surahman, S.Pd, M.Pd. Mereka sudah menjalani tes wawancara.

”Kalau melihat putusan MK dan mengacu surat KPU, kami melihat Palopo tetap 5 orang,” ujar komisioner KPU Palopo, Faisal Mustafa, SH, kepada Palopo Pos (FAJAR group), kemarin.

Sementara itu, A Lukman Irwan, salah seorang timsel calon anggota KPU Palopo, belum bisa memberikan keterangan terkait dengan hasil putusan MK tersebut. Pesan yang dikirim ke WhatsApp pribadinya hanya dibaca, tapi tidak ada balasan.

Tapi, sehari sebelumnya, Silahuddin Genda, salah seorang anggota timsel calon anggota KPU Palopo, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk jukni. ”Lagi nunggu juknisnya turun,” ujarnya. (ary/palopopos/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...