Uji Materi Jabatan Wapres Langkah Mundur Demokrasi dan Regenerasi

Jumat, 27 Juli 2018 - 05:57 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng menyebut uji materi atau judical review soal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan langkah mundur terhadap demokrasi dan regenerasi bangsa.

“Sejak 20 tahun tidak ada yang menchallenge. Kita berharap dari satu generasi ke satu yang lain, dari satu pemilu ke pemilu yang lain, aturan dasarnya jangan dikutak-katik. Jangan main di aturan dasar. Tapi sekarang di challenge,” kata Rizal Mallarangeng dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Freedom Institute, di Jakarta, Kamis (26/7).

Menurutnya, jika pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 diujimaterikan, maka hal itu tidak hanya berlaku untuk wapres, melainkan juga presiden. “Judicial review itu sama saja satu nafas presiden dan wapres,” jelasnya.

Rizal juga menyebutkan langkah uji materi atau judical review tidak mengakomodir kepentingan bangsa, ia menilai seharusnya langkah tesebut harusnya dilakukan sebelum menjelang pendaftaran Pilpres 2019.

“Kok ini 2 minggu, 3 minggu sebelum pendaftaran Capres-Cawapres? Mbok ya tahun lalu. Kalau mau demi kepentingan bangsa dan negara, tunggu setelah pemilu. Bikin tim kecil dulu bagaimana membahasnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, menyebutkan judicial review yang diajukan oleh Partai Perindo itu telah mengganggu sakralitas dari hukum sendiri.

“Kita jangan mengacaukan judical review terhadap undang-undang, mengutak-atik atau mengakali konstitusi. Karena ini bukan melakukan judical review terhadap konstitusi, jadi judical review terhadap undang-undang. Kalau judical review itu harus ada ukurannya, apa ukurannya? Ya konstitusi,” kata Djayadi Hanan.

Menurut Djayadi, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, itu sudah tepat. (dil/idp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.