Turut Terima Suap Bersama Adik Zulhas, Anggota DPR Lampung Ini Ditahan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho. Agus ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Menanggapi penahanannya, saat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar 22.00 WIB dengan baju kemeja lengan panjang warna ungu, celana bahan hitam, dan mengenakan rompi tahanan oranye, memohon maaf kepada seluruh masyarakat Lampung.

“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Lampung. Terima kasih. Mohon doanya,” ungkapnya sambil berjalan saat hendak masuk ke mobil, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7).

Menurut Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Agus ditahan di rutan pada Polres Metro Jakarta Pusat.

“Penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini,” tukasnya pada awak media.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan sebagai tersangka. Selain Zainudin, penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho dan Swasta CV 9, Naga Gilang Ramadan sebagai tersangka.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Lampung Selatan secara bersama-sama terkait proyek insfrastruktur di Dinas PUPR di Pemkab Lampung Selatan,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (27/7) malam.

Zainudin kata Basaria, diduga menerima uang suap senilai total Rp 599 Juta dari pihak swasta/pengusaha terkait proyek insfrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan. Ini jika dilihat dari barang bukti yang diamankan.

“Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin pengadaan proyek pada dinas PUPR Lampung Selatan,” papar Basaria.

Pemberian ‘uang pelumas’ tersebut kata Basaria, dilakukan melalui orang-orang dekat Bupati seperti Kepala Dinas dan anggota DPRD yang bertindak sebagai pengumpul dana.

“Diduga komitmen fee awal sekitar 10-17 persen dengan nilai proyek sebesar Rp 2,8 Miliar,”terang mantan jenderal polisi bintang dua tersebut.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi Gilang Ramadhan disangka melanggara Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana

Sementara sebagai pihak penerima Zainudin, Anjar dan Agus disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana. (ipp/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...