Kasus Narkoba dan Korupsi Jadi Sorotan Utama Komisi III di Sulsel

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Narkoba masih menjadi masalah utama di bangsa ini, meski langkah tegas sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik berupa hukuman penjara maupun eksekusi mati.

Namun, pengedaran narkoba masih masif terjadi di Indonesia. Guna melakukan pengawasan atas masalah tersebut, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk membicarakan masalah-masalah tersebut dengan mitra kerjanya, yakni Kapolda, Kajati, BNP, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham beserta jajaran masing-masing.

“Ini adalah bagian dari kerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III. Selain itu kita juga banyak membahas kendala yang dialami oleh mitra kerja di lapangan. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan kedepan,” kata Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi, Senin (30/7).

Dikatakan Alhabsyi, pengedaran narkoba di Sulsel ini tak lepas dari laporan masyarakat, bahwa ada jaringan internasional yang sudah beroperasi selama 3 tahun di Sulsel, dan mereka bisa menjual 4 kilogram sabu tiap bulannya.

“Bagaimana bisa mereka telah 192 kali lolos membawa narkoba melewati bandara. Ini adalah salah satu problem yang saya sampaikan untuk diatensi oleh BNP maupun Polda,” akuinya.

Parahnya, kata Alhabsyi, pengedaran narkoba di Sulsel ini dikendalikan dari dalam penjara oleh para tahanan. Beberapa kali pengedar narkoba yang ditangkap ternyata mendapatkan suplai dari lapas atau dikendalikan dari lapas.

“Hal ini juga harus menjadi perhatian Kanwil Kemenkumham Sulsel. Kenapa hal ini bisa terjadi, bagimana pengamanan dalam lapas. Apakah mereka juga bisa membawa alat komunikasi, sehingga bisa leluasa mengontrol perdagangan narkoba,” terangnya.

Selain kasus narkoba, kata Wakil Ketua Fraksi PKS itu, kasus korupsi yang mangkrak juga menjadi perhatian Komisi III DPR untuk bagaimana Kejaksaan Sulsel agar segera diselesaikan. “Itu semua kami diskusikan sebagai bagian dari tugas kami untuk melakukan kewenangan pengawasan dari DPR RI,” tutupnya. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...