Suap Walikota Kendari Rp 6,7 Miliar, Pengusaha Ini Menerima Divonis 2 Tahun Penjara

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim. Ini karena Hasmun dinilai terbukti memberikan uang suap kepada Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun, melalui orang dekatnya Fatmawaty Faqih sebesar Rp 6,79 miliar.

“Mengadili menyatakan terdakwa Hasmun Hamzah melakukan tidak pidana korupsi alternatif kedua,” kata majelis hakim membacakan putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim, Hasmun dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi.

Namun hal yang meringankan, hakim menyebut Hasmun selama proses persidangan berlaku sopan, mengakui perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Kendati demikian, majelis hakim mengabulkan pengajuan justice collaborator (JC) yang diajukan Hasmun dalam perkara suap kepada mantan Walikota Kendari Asrun, Walikota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendari, Fatmawaty Faqih.

“Terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator (JC). Menimbang bahwa untuk tetapkan sebagai JC. Terdakwa harus mengakui perbuatannya dan bukan pelaku utama,” jelas hakim.

Mendengar putusan hakim tersebut, Hasmun menyatakan menerima dan siap untuk menjalani masa hukuman pidana selama dua tahun. “Atas keputusan tersebut saya terima,” ucap Hasmun.

Namun jaksa KPK mengaku masih harus berpikir terkait putusan majelis hakim. “Karena ada kewajiban laporan terlebih dahulu sehingga kami nyatakan pikir-pikir,” tutur jaksa.

Dalam perkara ini, Hasmun memberikan suap kepada Asrun dan Adriatma Dwi Putra melalui orang dekatnya Fatmawaty Faqih sebesar Rp 6,79 miliar.

Hasmun memberikan uang itu secara bertahap, dengan memberikan uang Rp 4 miliar untuk Asrun sebagai komitmen fee atas proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari tahun 2014-2017 dengan nilai kontrak mencapai Rp 49 miliar.

Selain itu, Hasmun memberikan uang Rp 2,7 miliar kepada Adriatma. Uang tersebut diberikan Hasmun karena telah mendapatkan proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari Newsport dengan nilai kontrak Rp 60 miliar.

Adriatma meminta uang itu kepada Hasmun pada Februari 2018. Adriatma bermaksud memakai uang itu untuk membantu biaya kampanye ayahnya, Asrun, dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018.

Dalam kasus suap Walikota Kendari ini, Hasmun terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rdw/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...