Uji Materi UU Pemilu, Indrayana: Tak Ada Motivasi Politik Praktis

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana bersama enam lembaga kajian Hukum dan Pemilu resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan cawapres.

Menurut Denny, Permohonan uji materi tersebut semata-mata dilandasi karena ingin menegakkan nilai-nilai dasar konstitusi serta menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia.

“Khususnya terkait klausul pembatasan masa jabatan Wakil Presiden. Kami tidak ada maksud lain, termasuk pula tidak ada motivasi politik praktis untuk mendukung atau tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu,” katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Terkait pokok-pokok argumentasi, kata Denny, Pengujian dalam perkara a quo bukanlah menguji Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu saja, tetapi senyatanya permintaan untuk mengubah norma Pasal 7 UUD 1945 agar tidak lagi membatasi masa jabatan wakil presiden yang telah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

“Kalaupun pembatasan masa jabatan wakil presiden tersebut ingin diubah, padahal sebaiknya tidak, maka yang berwenang untuk melakukannya bukanlah Mahkamah Konstitusi, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945,” jelasnya.

Disamping itu, berdasarkan penafsiran gramatikal, norma pembatasan masa jabatan Wakil Presiden di dalam pasal 7 UUD 1945 sudah sangat jelas dan tegas, dan sangat terang.

“Secara gramatikal, tata bahasa, susunan kata dan kalimat, norma yang ada dalam Pasal 7 itu sudah jelas mengatur pembatasan masa jabatan bukan hanya presiden, tetapi juga wakil presiden, karena pada saat dirumuskan telah melibatkan ahli bahasa untuk menghilangkan ketidakjelasan dan rumusan yang ambigu yaitu masa jabatan maksimal dua periode atau paling lama sepuluh tahun,” jelasnya.

Lantaran maksud dan isi pasal tersebut sudah sangat jelas, maka berlaku asas hukum “in claris non fit interpretatio” atau atas suatu ketentuan yang sudah jelas jangan ditafsirkan kembali. Jadi tak perlu lagi diperdebatkan.

Dari sisi sejarah, kata Denny, semangat pembatasan jabatan juga berlaku untuk wakil presiden, bukan hanya bagi presiden.

Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam TAP MPR XIII/1998 tetang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI ataupun Perubahan Pertama Pasal 7 UUD 1945.

“Tidak perduli dua kali masa jabatan tersebut berturut-turut ataupun tidak berturut-turut,” jelasnya. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...