Periksa Istri Irwandi Yusuf, Ini Yang Didalami KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal kepada Darwati Agani. Darwati merupakan istri dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Irwandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pemeriksaan yang dilakukan bagi Darwati terkait dokumen yang ditemukan di kediaman Irwandi. “Pengetahuan terkait dokumen yang ditemukan dirumah pribadi IY saat penggeledahan dilakukan, penyidik menyita dokumen terkait aliran dana,” jelasnya ketika memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (31/7).

Sedangkan terhadap satu saksi lainnya yakni DR Taqwa, Asisten 2 Provinsi Aceh, lembaga antirasywah mengkonfirmasi perihal pengetahuan dan peran dalam penganggaran proyek DOK Aceh. “Saksi diperiksa terkait tugasnya sebagai wakil ketua penyusunan DOK Aceh dan pengawasan pengadaan,” ujarnya.

Untuk dua saksi lainnya yaitu Apriansyah (staff Steffy Burase) dan Ade Kurniawan (member Alliaze), hingga detik ini lembaga antirasuah belum mengetahui alasan ketidakhadiran mereka.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat menelisik peranan para pihak yang diduga terkait dengan kasus dugaan penyuapan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan dan menggali informasi penting, penyidik mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fenny Steffy Burase kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM.

Pencegahan terhadap orang yang disebut-sebut sebagai teman dekat Irwandi ini, dilakukan selama enam bulan ke depan untuk kepentingan penyidikan. Selain mengajukan pencegahan kepada Steffani, penyidik juga mengajukan pencegahan terhadap tiga pihak lain.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam waktu 24 jam pertama, dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh. Yakni terkait Pengalokasian dan Penyaluran DOK Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. (ipp/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...