Waode Nurhayati Klaim PKPU Cacat Formil dan Material

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penggugat Peraturan KPU ke MA Waode Nurhayati menjelaskan, PKPU yang diterbitkan oleh KPU itu tidak jelas, karena cacat formil yakni nomor yang sama dalam penerbitan peraturan tersebut. Atas penerbitan peraturan tersebut, pihak partai (PAN) yang menjadi kendaraan Waode Nurhayati maju sebagai calon anggota legislatif dihentikan proses pemberkasannya.

Atas dasar itu, Waode Nurhayati bersama tim kuasa hukumnya melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan menegakan aturan berdasarkan konstitusi yang ada di bangsa.

“Terkait dengan Kenapa saya dan teman-teman tim kuasa melakukan judicial review, alasannya pertama adalah saat itu saya mendapatkan diri sebagai calon anggota DPR RI di PAN Dapil Sulawesi Tenggara, lalu kemudian hiruk-pikuk PKPU itu muncul, lalu tiba-tiba PAN menyampaikan ke saya bahwa, di hari terakhir batas waktu bahwa tidak bisa masuk karena alasannya hanya karena PKPU,” kata Waode Nurhayati dalam diskusi publik di Ruang Presroom DPR-RI.

Buat Waode Nurhayati, langkah judicial review yang dilakukan ke MA bukan semata-mata ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif, tetapi lebih pada penegakan konstitusi ke jalan yang benar.

“Karenanya saya melakukan judicial review ke MA tidak karena Waode Nurhayati ingin menjadi anggota DPR RI semata-mata, tetapi agar konstitusi kita tegak di jalan yang benar. Hemat saya adalah dalam analisa kami, saya dan tim kuasa PKPU itu cacat formil. Cacat formilnya ada dua, PKPU dengan nomor yang sama. Diterbitkan di tanggal 20 Juni yang satu, kemudian yang satunya diterbitkan tanggal 2 Juli, dua-duanya ditandatangani oleh ketua dan cacat formil menurut kami,” jelasnya.

Selain cacat formil, Nurhayati juga menjelaskan, PKPU yang sudah resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada kemarin, 3 Juli 2018 itu juga cacat material. Olehnya itu, para anggota DPR-RI pasti memahami masalah ini, dan PKPU sudah sewajarnya gugur karena bertabrakan dengan UU yang ada.

“Lalu kemudian yang kedua, selain cacat material, PKPU juga cacat material yang tidak ada cantolannya di UU Pemilu itu, saya rasa semua orang tahu, pakar hukum tahu, anggota DPR juga tahu. Tentu teman-teman anggota dewan yang saya hormati ini lebih bisa dari kami yang menggugat untuk memutuskan ini layak atau tidak, atau tidak dianggap sebagai PKPU, artinya harusnya gugur PKPU 20 ini, karena syarat formil dan materil tidak terpenuhi lalu kami ajukan yudicial review,” bebernya.

“Judicial review itu kami ajukan itu menggugat UU Pemilu, UU Tipikor dan UU Hak Asasi Manusia. Nah itu yang belum kami informasikan, terakhir MA sedang meminta jawaban dari teman-teman KPU,” tutupnya. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...