Banyak Bacaleg Tak Lulus Berkas, Kopel: Parpol Tidak Serius Siapkan Kader di Pileg 2019

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai politik ternyata tidak siap menghadapi Pemilu 2019. Terbukti, KPU RI di antaranya telah menolak berkas 566 Bacaleg Hanura, karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS).

Menanggapi hal itu, peneliti KOPEL Indonesia Muhdasin menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan Parpol dalam mempersiapkan kadernya untuk maju sebagai Caleg.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Parpol masih menerapkan pola tiba masa tiba akal. Parpol baru sibuk mencari orang-orang yang akan dijadikan Caleg saat Pemilu sudah di depan mata. Padahal seharusnya sejak jauh hari mereka sudah harus mempersiapkan figur-figur terbaik dari partai masing-masing,” jelasnya, Minggu 5 Agustus 2018.

Di wilayah Sulawesi Selatan, sampai dengan hari terakhir perbaikan berkas Caleg Provinsi Sulsel, KPU menemukan 885 Bacaleg dari 16 partai politik, dari 1.235 Caleg, yang administrasinya belum dan atau tidak memenuhi syarat (BMS/TMS). Lumayan banyak. Ini menunjukkan bahwa kesiapan partai politik untuk bertarung di Pemilu 2019 tidak power full.

Selain kesiapan, Parpol ditengarai tidak mempersiapkan kader-kader yang mumpuni untuk duduk di kursi yang terhormat sebagai wakil rakyat. Proses perkaderan di Parpol untuk mempersiapkan diri memperjuangkan aspirasi masyarakat jadi memprihatinkan.

Kondisi ini menurut KOPEL cukup memprihatinkan. Divisi Riset KOPEL Muh. Akil menuturkan bahwa penyebab ini berawal dari mekanisme rekruitmen politik pada Partai Politik. Ada Partai Politik yang rekruitmen Calegnya asal rekrut. Ada orang yang tidak pernah berkiprah di partai tiba-tiba jadi Caleg. Ada kader partai yang dapat diandalkan tapi tidak diajukan oleh partainya hanya karena sentimen elit partai dan banyak penyebab lainnya.

“Belum lagi Caleg yang kutu loncat dari partai satu ke partai lainnya. Partai tak lebih dari bus kota, siapa saja bisa tumpangi yang penting ada ongkos sesuai trayek yang ada. Di sini tak lagi berlaku idiologi partai,” tuturnya.

Dapat dibayangkan, ke depan anggota DPRD yang akan duduk hasil Pemilu 2019 kualitasnya seperti apa. Mengingat kondisi ini, pasca penetapan DCS, KOPEL akan melakukan tracking Caleg untuk dapat diketahui publik soal track rekor Caleg yang disodorkan partai politik.

“Setidaknya publik dapat mengetahui gambaran siapa yg akan menjadi wakil mereka di DPRD,” tutup Akil yang juga akademisi (dosen) pada UIN Alauddin Makassar. (yon/fmc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...