Tak Ada Bukti, Permohonan PKPU atas PT Bangun Laksana Persada Ditolak

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengadilan Niaga Jakarta menolak seluruh permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan pihak kreditur Krisna Murti dan Tavipiani Agustina terhadap PT Bangun Laksana Persada.

Penolakan PKPU yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Desbeneri Sinaga itu secara menyeluruh dan menghukum pemohon untuk membayar perkara Rp316 ribu.

“Menolak permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya membebankan biaya perkara sebesar Rp316 ribu,” kata Hakim Ketua Desbeneri pada amar putusannya yang dibacakan di Pengadilan Niaga Jakarta, Senin (6/8).

Dalam pertimbangan penolakan tersebut, Majelis Hakim mengakui pe.ohon tidak bisa membuktikan dalil yang menyatakan lahan yang kini menjadi kawasan pergudangan dan industri berdiri di atas lahan pertanian. Selain itu, pihak pemohon selaku kreditur tak bisa membuktikan terjadinya hutang piutang dengan PT Bangun Laksana Persada selaku debitur.

Kepada wartawan, kuasa hukum PT Bangun Laksana Persada Alfin Suherman mengaku puas dengan putusan yang menolak permohonan kreditur. Menurutnya, objek perkara yang dipersoalkan bukan objek perkara PKPU melainkan objek perkara perdata.

“Mereka tak bisa membuktikan kalau lahan itu diperuntukan untuk pertanian,” terang Alfin.

Diketahui, perkara ini bermula dari transaksi jual beli lahan kavling senilai Rp 2,5 miliar yang terletak di Blok FB-02 seluas 930 M2 yang terletak di Kelurahan Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. Pihak pemohon mempersoalkan jika pihak termohon membangun kawasan itu melanggar izin peruntukan.

Padahal sudah jelas dalam akta jual beli yang ditandatangani Notaris/PPAT Silvia Abbas Sudrajat. SH. SpN. No. 7 tanggal 12 Maret 2018 antara pihak PT Bangun Laksana Persada dan termohon sertifikat atas lahan tersebut masih dalam pengurusan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Anwar enggan menanggapi putusan yang menolak permohonannya.

Sebelumnya perkara ini pernah ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada 5 Juni 2018 lalu. Kala itu majelis hakim beralasan bahwa pihak pemohon yang mendalilkan penyerahan sertifikat atas lahan itu bukan perkara PKPU. Pasalnya tidak terjadi hutang piutang yang telah jatuh tempo seperti yang diamanatkan oleh UU Kepailitan dan PKPU. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...