Kejati Usut Dugaan Manipulasi Pajak BBNKB di Samsat Maros

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kini tengah mengusut dugaan manipulasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Sulsel Wilayah Maros.

Sejumlah pihak telah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyelidik. Termasuk perwakilan diler kendaraan roda empat maupun roda dua. Dalam kasus ini tercium adanya aroma kongkalikong dalam pembayaran dengan modus memanipulasi pajak kendaraan.

“Petugas UPT Bapenda Maros diduga memainkan nilai pajak, utamanya kendaraan roda empat,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin, Selasa (7/8).

Hanya saja, lanjut Salahuddin, penyelidikan kasus tersebut belum bisa diekspos. Termasuk siapa-siapa yang sudah dimintai keterangannya. Sebab, menurut dia, proses penyelidikan sifatnya masih rahasia.

“Ini kan masih puldata (pengumpulakn data) dan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Kalau nanti ditemukan adanya indikasi melawan hukum, maka pasti dinaikkan ke tahap penyidikan,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala UPT Samsat Maros Hj Zainab, mengaku telah dimintai keterangannya di Kejati Sulsel. Menurutnya, pemeriksaan terkait kasus dugaan manipulasi nilai pajak kendaraan baru dan pajak kendaraan mutasi yang diduga telah merugikan negara hingga ratusan juta.

”Saya sudah dimintai keterangan. Termasuk lima orang staf. Dari hasil pemeriksaan, belum ditemukan adanya unsur merugikan negara terkait kasus yang dilaporan salah satu LSM,” ujar Zainab, Selasa (7/8).

Dijelaskan, penentuan nilai surat ketetapan pajak daerah yang biasa untuk kendaraan baru dan kendaraan mutasi, sudah ditentukan oleh kepolisian, Bapenda dan Jasa Raharja. Angkanya sudah tercatun dalam sistem perpajakan.

”Kami di UPT Bapenda selaku pengelola pajak tidak berani menaikkan nilai pajak untuk kendaraan baru dan kendaraan mutasi. Sebab nilai semua jenis kendaraan sudah ada dalam sistem perpajakan Bapenda Sulsel. Bagaimana cara memanipulasi data nilai pajak kendaraan baru, jika nilainya sudah ditentukan dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD),” terang Zainab.

Menyinggung adanya barang bukti berupa bukti surat ketetapan pajak daerah yang yang disita penyidik kejaksaan, menurut Zainab, itu bukan dari Samsat Maros. Ada dugaan SKPD tersebut merupakan ulah oknum tertentu yang menghapus nilai pajaknya, lalu mengganti dengan nilai yang lebih tinggi.

Sebab, menurut Zainab, SKPD tidak gampang diperoleh. Karena setiap lembaran notis sudah ada nomor serinya. Selanjutnya didistribusikan ke kantor Samsat yang ada di Sulsel.

“Bisa saja lembaran SKPD yang disita penyidik berasal dari Samsat lain di Sulsel. Tapi semuanya ini akan muncul pada pembuktian jika kasus ini ditelusuri dengan bagus,” tandasnya.

Ditegaskannya, pembengkakan nilai SKPD untuk kendaraan baru dan kendaraan mutasi sangat sulit terjadi di Samsat Maros. Alasannya, pihaknya bekerja berdasarkan standar operasional. Berkas setiap kendaraan baru tidak dikerjakan satu pintu. Ada beberapa tahapan yang dilalui untuk bisa mendapatkan nilai SKPD kendaraan baru.

”Jadi saya anggap ini tidak rasional bila kami disebut ada manipulasi nilai SKPD. Semua nilai pajak kendaraan sudah ditentukan nilainya dalam sistem perpajakan Samsat Sulsel,” jelasnya. (mat-ari/rus/bkm)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono

Comment

Loading...