Demi Tutupi Defisit Anggaran, Pemprov Sulsel Taruh Harapan di Sisa Dana Hibah Pilgub

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Besarnya defisit anggaran Sulawesi Selatan sebesar Rp183 miliar, membuat Pemerintah Provinsi Sulsel pusing tujuh keliling. Berbagai cara pun dilakukan untuk menutupi defisit anggaran, termasuk mengharapkan sisa dana Pilgub Sulsel 2018.

Untuk pelaksanaan Pilgub Sulsel 2018, Pemprov Sulsel mengeluarkan anggaran lebih dari Rp600 miliar. Terdiri dari KPU Rp378 miliar, Bawaslu Rp99 miliar dan pengamanan Rp128 miliar. Hanya saja, untuk perhitungan akhir sisa anggaran dana hibah ini, masih membutuhkan waktu yang lama.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis mengatakan dana hibah Pilkada yang digunakan oleh KPU, Bawaslu dan pengamanan baru bisa diketahui realisasi penggunaan serta sisanya setelah tiga bulan setelah pelaksanaan Pilkada.

“Sesuai Permendagri Nomor 44 tahun 2016 tentang pengelolaan dana Pilkada, penyelenggara memiliki waktu tiga bulan untuk melaporkan penggunaan dana hibah,” kata Andi Arwin, pada Kamis (9/8).

Dikatakan, pelaporan ini harus terlebih dahulu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan melalui rapat paripurna di DPRD. Setelah itu jika ada sisa anggaran langsung dimasukkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Jadi kemungkinan baru kita ketahui di bulan 11. Artinya ini masuk setelah pembahasan APBD perubahan 2018. Anggaran ini akan masuk dalam Silpa 2018 dan bagian pendapatan untuk APBD 2019, jadi tak bisa digunakan untuk menutupi defisit,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono menjamin defisit anggaran sebesar Rp183 miliar dapat tertutupi. Ia tidak ingin meninggalkan beban kepada Gubernur terpilih, Nurdin Abdullah (NA) dan Wakilnya Sudirman Sulaiman.

“Saya tidak ingin memberikan beban kepada gubernur baru, ini masih tanggung jawab saya di dalam anggaran perubahan ini,” katanya.

Adapun caranya, pertama, kegiatan yang belum dilaksanakan masih nol langsung saja ditarik untuk menutupi defisit. Kedua, kegiatan yang kemudian masih menunggu perencanaan juga ditarik.

“Gak usah ditunggu, kemudian sisa tender, juga tarik saja untuk defisit kita, kita bisa masuk mengisi defisit dan saya dapat laporan sebagian ditutup,” jelasnya.

Andai kata masih kurang, anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dikurangi.

“Untuk menutup defisit, soal defisit karena asumsi penerimaan kita terlalu tinggi,” sebutnya.

Oleh karena itu dalam sistem penganggaran, Ia berharap NA tidak mendapatkan beban atau luncuran dari periode sebelumnya.

“Kita usaha nutup, mudah mudahan saya meninggalkan Sulsel tidak dalam kondisi defisit,” sebutnya.

Terkait anggaran Pilgub, kata Soni, pihaknya belum terima laporan dari KPU tapi harusnya ada sisa, cuma sisanya belum dilaporkan.

“Kita menunggu setelah laporan MK (Mahkamah Konstitusi), 16 September itu batas akhir MK,” kata Soni. (rhm/bkm/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Syarifah Fitriani

Comment

Loading...