KPU Keluhkan Sikap Dinas Pendidikan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN  –  Dua surat keterangan pengganti ijazah milik bakal calon kegislatif (bacaleg) butuh klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim. Namun sayangnya, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menyodorkan surat keterangan itu, tidak ada yang mau menandatangani.

Keluhan itu disampaikan Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha. Dua surat keterangan itu adalah syarat penting bagi bacaleg sebelum ditetapkan sebagai daftar caleg sementara (DCS).  “Harus diklarifikasi karena yang menerbitkan adalah Disdikbud Provinsi Kaltim. Hanya saja ketika diklarifikasi, tidak ada yang mau memberi penjelasan. Kami tidak paham kenapa mereka tidak mau, padahal mereka mengeluarkan surat keterangan ini,” ungkapnya.

Menurut Thoha, dua surat keterangan pengganti ijazah itu milik dua bacaleg dari partai berbeda. Konfirmasi diperlukan lantaran KPU perlu membuat berita acara terkait surat keterangan.

“Kami ‘kan mau buat suratnya, bahwasanya surat keterangan nomor sekian dan tahun sekian ini betul sesuai data dari Disdik Kaltim. Tapi tidak ada satu pun pejabat berwenang yang mau tanda tangan pernyataan,” keluhnya.

Bahkan, kata dia, mereka menolak saat disodori surat pernyataan itu. “Kami jadi bertanya-tanya ini sebenarnya ada apa. Karena memang diatur dalam permendiknas, apabila ijazah itu terbakar, hilang, atau rusak maka instansi terkait bisa mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah,” paparnya.

Untuk mendapatkan surat keterangan itu pun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, laporan dari kepolisian dan dikuatkan saksi dalam hal ini teman sekolah.

“Ya, kami menyayangkan sikap Disdik Kaltim atas persoalan ini. Padahal, ijazah merupakan syarat penting calon legislatif untuk Pileg 2019,” katanya.

Surat itu, dikatakannya, merupakan syarat pokok. Karena surat keterangan pengganti ijazah adalah ijazah ujian persamaan atau upper. (cha/rus/k1)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment