Indonesia Terus Dorong Open Government


“Rencana Aksi ini adalah milik kita, milik pemerintah bersama dengan masyarakat sipil,” kata Yanuar Nugroho. Direktur Medialink Mujtaba Hamdi selaku Koordinator Masyarakat Sipil Open Government Indonesia turut menuturkan bahwa keterlibatan aktif kementerian, lembaga, dan seluruh masyarakat sipil sangat diperlukan supaya rencana aksi yang disusun dapat memiliki dampak bagi masyarakat.Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 mengusung empat tema utama yaitu partisipasi publik, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan akses informasi publik. Kegiatan kick off meeting turut dihadiri oleh kementerian yang terkait dengan empat tema tersebut antara lain dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan institusi pemerintah lain.Dari sisi masyarakat sipil yang turut hadir antara lain Publish What You Pay (PWYP), Medialink, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya yang berkaitan dengan tema utama Rencana Aksi OGI 2018-2020. Keterlibatan masyarakat sipil di dalam proses penyusunan rencana aksi adalah bentuk nyata dari semangat ko-kreasi yang merupakan semangat OGP sejak pertama kali didirikan.“Kegiatan kick off ini merupakan sebuah titik awal bagi instansi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama berko-kreasi menyusun rencana aksi Open Government periode 2018-2020.” ujar Slamet Soedarsono, Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Slamet Soedarsono turut mengungkapkan bahwa BAPPENAS sebagai salah satu instansi pemerintah penyelenggara Open Government Indonesia terus berkomitmen dalam penyelenggaraan Open Government di Indonesia.

Komentar

Loading...