Legislator Malas Rapat, Ini Komentar Tegas KOPEL Indonesia

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Banyaknya anggota DPRD yang tidak mengikuti sidang paripurna mendapat sorotan banyak pihak. Badan Kehormatan (BK) pun prihatin.

Bahkan, seperti dilansir dari Palopo Pos, dua pimpinan DPRD Palopo sempat menggelar pertemuan tertutup. Membahas anggota DPRD yang malas ikut paripurna.

Sorotan juga muncul dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia. Menurut KOPEL, BK itu ibaratnya polisinya DPRD. “Tugasnya mengawasi kinerja anggota DPRD. Kalau di pusat disebut Mahkamah Kehormatan DPR,” ujar Direktur KOPEL Indonesia Syamsudin Alimsyah, Jumat (9/8).

Dijelaskannya, tujuan utama pembentukan BK adalah menjaga marwah lembaga DPRD di mata publik. Itulah sebabnya BK menjadi alat kelengkapan permanen atau tetap dalam DPRD. “Mekanisme kerjanya diatur dalam sistem mekanisme beracara yang pedomannya merujuk pada tatib dan kode etik DPRD,” jelasnya.

Oleh karenanya pula, kata Syamsudin, BK mandiri dalam mengeluarkan rekomendasi. Termasuk sikap tegas merekomendasikan anggota DPRD yang hobbi studi tapi malas ikut rapat

“Anggota DPRD yang malas rapat itu masuk kategori prilaku koruptif. Menikmati fasilitas tunjangan perumahan dan uang pakai sebagai pengganti lelah rapat tapi malas. Itu sama saja bermental korup,” katanya.

Karenanya BK setiap masa sidang seyogyanya rajin mempublikasikan kinerja anggota DPRD. “Kecuali kalau BK juga malas, maka ini kecelakaan luar biasa,” imbuhnya. (yon)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono


Comment

Loading...