Pemda Masih Galau Soal Penutupan Lokalisasi

Senin, 13 Agustus 2018 11:11

FAJAR.CO.ID, NUNUKAN – Penutupan lokalisasi di tahun ini benar-benar harus tertunda dari jadwal yang sudah ditentukan. Sebab, pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) sebagai syarat penutupan belum mendapatkan kejelasan hingga saat ini. Apakah tetap dilakukan atau langsung penutupan saja.Program 2019, bebas prostitusi yang digaungkan Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini justru dianggap merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Sehingga, penutupan lokalisasi tersebut sepenuhnya tanggung jawab Pemkab Nunukan.Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, Kementerian Sosial (Kemensos) Sonny W Manalu yang dihubungi media ini membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kuncinya adalah kesiapan Pemkab Nunukan, sebab inisiatif penutupan lokalisasi harus datang dengan serius dari Pemkab Nunukan dan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara). Kemensos sifatnya adalah supporting. “Saya sudah koordinasi dengan Dinsos Kaltara, mudah-mudahan cepat ada tidak lanjut yang serius dari Kaltara dan Nunukan, Kemensos siap sepenuhnya mendukung,” kata Sonny kepada media ini.Ia mengatakan, rakor merupakan hal yang penting sebab dalam rakor itu ada sinkronisasi antara pemkab, pemprov hingga ke Kemensos. Sebab, sebelum penutupan harus menyamakan persepsi dan pembagian peran yang jelas. “Mudah-mudahan walau tanpa dilaksanakan rakor, sinkronisasi bisa dilakukan juga,” ujarnya.

Bagikan berita ini:
5
3
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar