Pemda Masih Galau Soal Penutupan Lokalisasi – FAJAR –
Kriminal

Pemda Masih Galau Soal Penutupan Lokalisasi

Ilustrasi

FAJAR.CO.ID, NUNUKAN – Penutupan lokalisasi di tahun ini benar-benar harus tertunda dari jadwal yang sudah ditentukan. Sebab, pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) sebagai syarat penutupan belum mendapatkan kejelasan hingga saat ini. Apakah tetap dilakukan atau langsung penutupan saja.

Program 2019, bebas prostitusi yang digaungkan Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini justru dianggap merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Sehingga, penutupan lokalisasi tersebut sepenuhnya tanggung jawab Pemkab Nunukan.

Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, Kementerian Sosial (Kemensos) Sonny W Manalu yang dihubungi media ini membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kuncinya adalah kesiapan Pemkab Nunukan, sebab inisiatif penutupan lokalisasi harus datang dengan serius dari Pemkab Nunukan dan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara). Kemensos sifatnya adalah supporting. “Saya sudah koordinasi dengan Dinsos Kaltara, mudah-mudahan cepat ada tidak lanjut yang serius dari Kaltara dan Nunukan, Kemensos siap sepenuhnya mendukung,” kata Sonny kepada media ini.

Ia mengatakan, rakor merupakan hal yang penting sebab dalam rakor itu ada sinkronisasi antara pemkab, pemprov hingga ke Kemensos. Sebab, sebelum penutupan harus menyamakan persepsi dan pembagian peran yang jelas. “Mudah-mudahan walau tanpa dilaksanakan rakor, sinkronisasi bisa dilakukan juga,” ujarnya.

Dikatakan, mengenai kesulitannya anggaran Pemkab Nunukan untuk mendatangkan perwakilan Kemensos dalam rakor tersebut bukan menjadi persoalan. Sebab, dana yang digunakan itu berasal dari Kemensos sendiri.  “Tidak , tim Kemensos dibiayai Kemensos sendiri. Termasuk bantuan untuk eks WTS penghuni lokalisasi nanti,” tegasnya.

Namun, jika Pemkab Nunukan ingin mendapatkan narasumber dari Kemensos dalam rakor tersebut tentunya berbeda lagi. Sebab, kegiatan tersebut dilakukan Pemkab Nunukan sendiri. Sehingga dananya memang dari pemerintah daerah.  “Tapi kalau Pemkab mengundang narasumber pada rakor yang akan dilaksanakan, seharusnya Pemda-lah yang memfasilitasi kedatangannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Kabupaten (Setkab) Nunukan Hanafiah SE berkata lain. Ia menegaskan, program penutupan lokalisasi ini merupakan milik Kemensos. Sebab, program penutupan ini merupakan inisiasi dari Kemensos. Sementara Pemkab Nunukan hanya mendukung saja. Begitu pula dengan setiap dana yang diperlukan dalam program ini seharusnya disiapkan Kemensos. Sebab, jika berharap dari pemerintah daerah sangat sulit.  “Sekarang itu defisit. Jadi, pemerintah daerah itu sangat sulit menyediakan dananya. Jikapun ada, paling yang dianggap prioritas dulu,” ujarnya kepada media ini.

Diungkapkan, mengenai kesiapan penutupan sudah selesai. Mulai sosialisasi hingga pendataan akhir orang-orang yang terdampak dari penutupan tersebut. Tinggal bagaimana mengeksekusi lagi. “Tapi, karena harus ada rakor dulu maka tentunya kembali diperlukan dana. Begitu juga kalau harus datangkan orang dari Kemensos. Jika memang tak perlu rakor lagi, penutupan sudah dapat dilakukan saat ini juga,” pungkasnya. (oya/nri)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!