Bela Bosnya, PPP: Jangankan Mahfud, Presiden Saja Tak Punya Kewenangan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara terkait dengan gagalnya dia dipilih sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Joko Widodo alias Jokowi pada Pilpres 2019.

Dalam pemaparannya disalah satu acara stasiun Tv swasta, Mahfud mengakui ada keterlibatan pembesar Nahdatul Ulama (NU) hingga dirinya tak dipilih oleh Joko Widodo alias Jokowi. Mahfud juga mengakui tersinggung dengan beberapa pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Dalam keterangan Mahfud MD di salah satu acara talk show di stasiun Tv swasta, Mahfud MD peringatkan Romahurmuziy terkait kasus hukum (korupsi-red) yang melilitnya, karena dirinya tau betul masalah tersebut.

Menanggapi keterangan tersebut, Wakil Sekjen PPP Acmad Baidowi mengatakan, Mahfud MD tidak mempunyai hak karena itu ranahnya penegak hukum untuk ditindak-lanjuti. Pasalnya, fakta hukum tidak bisa itu dibenarkan berdasarkan keterangan dari seseorang.

“Hal yang lain yang disebut Pak Mahfud bahwa ada banyak politisi yang dalam tanda kutip berkasus-kasus, saya kira itu ranahnya penegak hukum ya untuk menindaklanjutinya, karena tidak mungkin fakta hukum ataupun persolan hukum itu hanya berdasarkan statement dari seseorang,” kata Baidowi kepada awak media, Rabu (15/8).

Tak sampai situ, Baidowi juga menegaskan, Presiden pun tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah secara sepihak, karena ada aparat lenegak hukum untuk memutuskan satu perkara.

“Jangankan Profesor Mahfud, seorang Presiden saja tidak punya kewenangan untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Itu ranahnya aparat penegak hukum, baik itu di Kejaksaan, KPK maupun Kepolisian,” tegasnya.

Untuk itu, Baidowi menyarankan agar publik tak perlu untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait dengan catatan-catatan tersebut, karena Mahfud MD sendiri bukanlah aparat penegak hukum.

“Jadi kita tidak terlalu menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud, meskipun di dalamnya mengingatkan lebih banyak apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud kaitannya dengan catatan-catatan tersebut. Saya kira itu Pak Mahfud bukan penyidik,” ucapnya.

“Jadi itu beliau mungkin dapat informasi, kami hanya mengingatkan publik jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud kaitannya dengan tokoh-tokoh yang katanya memiliki catatan itu dianggap sebuah kebenaran. Kan perlu dikonfirmasi lagi, khususnya kepada aparat penegak hukum,” tutupnya. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...