Akademisi UMI Menilai Proses Perbup Takalar Cacat Hukum

Sabtu, 18 Agustus 2018 11:34

FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres), menuai kritikan dari kalangan akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Nasiruddin Pasiggai.Menurutnya, Perbup Takalar itu harus melihat proses, bukan hasil. Sehingga jika didalam rangkaian produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati Takalar tersebut ditemukan kesalahan, maka semua prosesnya menjadi cacat.”Makanya diberbagai kesempatan sering saya sampaikan kepada teman-teman yang saat ini menerima amanah dari rakyat agar hati-hati dalam menetapkan sebuah kebijakan maupun aturan, karena setiap aturan itu punya konsekuensi hukum sehingga jangan sampai bertentangan dengan aturan yang ada,” ungkapnya, Sabtu (18/8/18)Seperti diketahui, Perbup Kabupaten Takalar yang ditetapkan 28 Februari 2018 yang terdiri dari XV bab dan 70 pasal itu dinilai bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagaimana perubahan dari Perpres nomor 4 tahun 2015 dan perubahan keempat dari Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.Sementara itu, sebelumnya Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi juga menilai salah satu kekeliruan dalam Perbup Takalar dapat terlihat pada pasal 37, ayat 19 dan 20, Perbup Kabupaten Takalar bernomor 41.a itu.Dimana pada ayat 19 disebutkan bahwa penyedia barang/jasa dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis dan offine kepada Bupati atau pejabat yang menerima penugasan dengan melampirkan jaminan sanggahan banding asli yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) ULP, apabila tidak puas dengan sanggahan Pokja ULP.

Bagikan berita ini:
9
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar