"Tidak perlu meributkan soal status, yang terpenting adalah efektivitas bagaimana penanganan dan penanggulangan pasca gempa Lombok, jadi kalau kita meributkan status itu malah terabaikan," kata politisi PDIP, Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/8).
Dia mencontoh pemerintah Jepang saat terjadi bencana tidak terburu-buru menetapkan sebagai bencana nasional, tetapi melakukan penanganan yang efektif bagi para korbannya.
Menurutnya, langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani gempa Lombok juga sudah terhitung cepat dan efektif dengan beberapa kali mengunjungi Lombok.
"Baik Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, Ibu Puan Maharani, Menteri Sosial dan kementerian teknis lainnya juga sudah ke sana," bebernya.
Anggota Komisi III DPR itu menginginkan agar isu ini tidak dijadikan komoditas politik bagi lawan politik Jokowi.
Dia berharap suara-suara yang nyinyir terhadap kinerja Jokowi dalam menanggulangi masalah gempa dengan dibalut masalah status tidak lagi dilakukan.
"Jadi kalau ada yang bilang ini salah pemerintah Jokowi, ini bukan kegagalan pemerintah Jokowi, tidak sesederhana itu lah menyikapinya. Bukan juga masalah status bencana nasional atau tidak, tapi kita lihat langkah yang efektif," pungkas Masinton.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahterah (PKS) telah mengusulkan untuk status gempa Lombok dinaikkan menjadi status nasional. Senada dilakukan DPRD NTB.
