PKB Sebut Deklarasi Ganti Presiden Melawan Hukum

Minggu, 26 Agustus 2018 - 17:00 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, aksi deklarasi ganti Presiden yang dilakukan oleh Ustadza Neno Warisman dan kawan-kawannya terindikasi melanggar hukum.

Pasalnya, aksi seperti itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah hukum. Olehnya itu, para aktor aksi ganti Presiden seharusnya merubah cara mereka melakukan hal tersebut. Karena, secara spesifik ganti Presiden itu sudah nampak melanggar hukum.

“Jadi memangnya begini, sebenarnya soal seperti itu urusan hukum, itu satu. Yang kedua, sebenernya teman-teman itu boleh saja mengadakan acara, tapi jangan tema ganti Lresiden, karena Presiden itu sudah mengandung unsur yang memang spesifik ganti Presiden itu kan, dalam artian Presiden sekarang itu sudah ada indikasi melawan hukum,” kata Karding kepada awak media, Minggu (26/8).

Menutur Karding, para aktor deklarasi ganti Presiden bagusnya mengganti tema kegiatan. Misalkan buat diskusi dalam rangka oemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dan tak usah pakai tema ganti Presiden.

“Kenapa tidak saja diskusi dalam rangka pemenangan ‘PAS’ Prabowo-Sandi, gausah pake tema ganti Presiden, karena segala upaya-upaya terstruktur, sistematis mengganti Presiden itu diduga kuat melawan hukum,” jelasnya.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang hal tersebut, tetapu dalam konstitusi dasar dilarang. “Di Pemilu iya, tetapi kalau di konstitusi dasar kita boleh di cek,” ucapnya. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.