Adil Gak ya… Apakah Kebebasan Berpendapat Hanya Bagi Pemuji Pemerintah Saja?

Senin, 27 Agustus 2018 18:42

FAJAR.CO.ID, JAKARTA –  Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mengatakan, upaya mengagalkan  deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah sudah sampai pada level yang mengkhawatirkan. Persekusi dan pemulangan yang dialami inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, dan pembubaran massa #2019GantiPresiden di Surabaya menjadi preseden buruk bagi demokrasi.”Insiden itu menciderai kekebebasan berpendapat yang sudah berdarah-darah diperjuangkan pada Reformasi 1998.” kata Fahira Idris dilansir Rmol.co. Senin (27/8).Fahira mengungkapkan, negara yang berani mengambil demokrasi sebagai napas untuk mengelola kehidupannya punya konsekuensi harus mempunyai konstitusi yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk melakukan kritik terhadap siapa saja pemerintah yang sedang berkuasa.“Jaminan memberi kritik kepada penguasa inilah yang sebenarnya menjadi inti demokrasi,” terang Fahira.Dalam negara demokrasi, lanjut Fahira, wibawa pemerintah hadir, saat pemerintah tersebut mampu memberikan penyadaran kepada semua rakyat dan aparatnya bahwa kritik sekeras apapun kepada pemerintah yang bekuasa termasuk aspirasi sebagian rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu, harus dihormati dan dilindungi.“Saya mau bertanya kepada rezim ini, apakah kebebasan berpendapat hanya bagi para pemuji pemerintah saja? Karena ada gerakan yang sama yaitu menginginkan Presiden yang sekarang (Joko Widodo) menjabat dua periode tetapi begitu dilindungi di setiap aktivitasnya,” tuturnya.“Bagi saya, ekspresi rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu dan yang ingin pemerintahan ini lanjut lewat pemilu sama-sama harus dilindungi. Namun itu tidak terjadi saat ini,” pungkas senator DKI Jakarta itu.

(rml)

Bagikan berita ini:
5
10
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar