Dua Hakim yang kena OTT KPK akan Promosi Jabatan

Rabu, 29 Agustus 2018 - 19:17 WIB

FAJAR.CO.ID, MEDAN –– Humas Pengadilan Negeri Medan, Erintuah Damanik mengatakan, harusnya Ketua Pengadilan Negeri Medan, Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo akan melakukan serah terima jabatan dalam waktu dekat. Rencana itu berubah karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Selasa (28/8).

Marsudin dan Wahyu memang sempat dibawa KPK. Mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Status keduanya masih menjadi saksi dalam kasus dugaan suap dalam kasus penjualan aset negara yang menjerat Tamin Sukardi, pengusaha tersohor asal Medan. Begitu juga dengan Sontan yang terbukti belum bersalah.

Erintuah menyebutkan, Marsudin akan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua PN Medan kepada Janiko Girsang. Pada tanggal 5 September. Karena OTT, PN Medan diperintahkan untuk langsung melantik Janiko sebagai Ketua yang baru.

“Saya terima perintahnya tetap pelantikan. Sertijab bisa belakangan,” ujar Erintuah, Rabu (29/8).

Sedangkan untuk Wakil Ketua PN Medan baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Wahyu akan digantikan Abdul Aziz. “Sama-sama sudah dari sini juga. Janiko juga dari sini,” ujarnya.

Pindah dari Medan, Marsudin dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Denpasar, Bali. Sedangkan Wahyu akan menjabat sebagai Ketua PN Serang, Banten.

Namun, Erintuah enggan membeberkan apakah ada penyambutan khsusus untuk para petunggi yang keciduk OTT KPK itu.

Untuk diketahui, KPK menangkap para petinggi PN Medan, Selasa kemarin. Ada 9 0rang yang ditangkap dari Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Marsudin Nainggolan selaku Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo selaku Wakil Ketua PN Medan, Sontan Marauke Sinaga selaku Hakim Ad hoc di PN Medan dan Merry Purba selaku Hakim di PN Medan.

Kemudian, Dua Panitera PN Medan, masing-masing bernama Oloan Sirait dan Elfandi. ‎KPK juga mencokok Tamin Sukardi.

Merry Purba selaku hakim yang menyidang Tamin Sukardi bersama Wahyu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap untuk meringankan hukuman Tamin. Selain Merry, Helman, Panitera Pengganti juga menjadi tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Tamin menjadi tersangka. Begitu pun dengan Hadi Setiawan (belum ditangkap) yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut total commitment fee dari Tamin yang diserahkan ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin.

“Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut,” ucap Agus.

Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(pra/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.