Mahir Sembunyi, Kajati Sulsel Sebar DPO Jentang ke Kejaksaan se-Indonesia

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perburuan tersangka sekaligus buronan pada kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, Soedirjo Aliman alias Jentang, belum berhenti.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Tarmizi, saat ditemui, Selasa (28/8) menegaskan jika pihaknya tak akan menghentikan perburuan buronan Kejagung yang terkenal mahir dalam bersembunyi tersebut.

“Saya juga sudah meminta bantuan ke Kapolda Sulsel untuk membantu pengejaran Jentang. Kami akui Jentang ini sangat licin sehingga butuh kerja keras menangkapnya,” akui Tarmizi..

Tak hanya itu, Tarmizi, mengaku telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kejaksaan di seluruh Indonesia, melalui surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan seluruh Kejaksaan di Indonesia untuk membantu menangkap buronan yang dikenal licin ini. Jika ketangkap kami langsung tahan. Jadi masyarakat mohon juga bantuannya,” ungkap Tarmizi.

Diketahui, Jentang hingga saat ini belum memenuhi pemanggilan penyidik sebagai tersangka dugaan TPPU. Ia memilih kabur pasca dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Sulsel.

Karena perannya sebagai aktor utama dibalik terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan negara, yang terdapat di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar. Penyidik akhirnya menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dikuatkan dengan pengumpulan bukti-bukti.

Diantaranya bukti yang didapatkan dari hasil pengembangan fakta persidangan atas tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan buloa, dimana sebelumnya sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Ketiga terdakwa masing-masing M. Sabri, Rusdin dan Jayanti.

Sementara bukti lainnya yakni hasil penelusuran tim penyidik dengan Pusat Pelatihan dan Aliran Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana dana sewa lahan diambil oleh Jentang melalui keterlibatan pihak lain terlebih dahulu.

Jentang diduga turut serta bersama dengan terdakwa Sabri, Rusdin dan Jayanti secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero selaku Pelaksana Proyek Makassar New Port terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp 500 Juta untuk biaya penyewaan tanah.

“Nah dana tersebut diduga diterima oleh tersangka melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asal usulnya,” kata Jan S Maringka Kepala Kejati Sulselbar dalam konferensi persnya di Kantor Kejati Sulselbar, Rabu 1 November 2017 lalu.

Lanjutnya, penetapan Jentang sebagai tersangka juga merupakan tindak lanjut dari langkah Kejati Sulselbar dalam mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan lain di seputar lokasi proyek pembangunan Makassar New Port untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

“Kejati Sulselbar akan segera melakukan langkah langkah pengamanan aset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut,” tegas Jan.

Atas penetapan tersangka dalam penyidikan jilid dua kasus buloa ini, Kejati Sulselbar langsung mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi penegakan hukum.

“Tersangka kita jerat dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” jelasnya. (ade/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...