Jadi Tersangka, Idrus Marham Akhirnya Dijebloskan ke Rutan KPK

Jumat, 31 Agustus 2018 - 19:10 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-  Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Idrus dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut, pada Jumat (31/8) siang tadi. Seusai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Idrus keluar mengenakan rompi KPK sekitar pukul 18.20 WIB. Sekjen Partai Golkar itu, ditahan selama 20 hari pertama oleh KPK

“Ditahan untuk 20 hari pertama di rutan cabang KPK,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (31/8).

Menanggapi penahanannya, Idrus mengaku akan mengikuti tahapan hukum yang akan dilakukan oleh KPK. Bahkan sejak awal Idrus mengaku sudah membuktikan dengan mundur dari jabatan Menteri Sosial.

“Saya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada,” ujarnya.

Orang dekat Setya Novanto ini pun pasrah terkait penahanannya tersebut. “Saya tahu setelah jadi saksi, jadi tersangka, pasti ada penahanan,” jelasnya.

Sebelumnya, Idrus telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/8). Setelah KPK mengirim surat dimulainya perintah penyidikan (SPDP) kepada mantan Sekjen Golkar tersebut.

Dalam perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1, KPK terlebih dahulu menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka.

KPK menduga, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni menerima suap. Adapun, Idrus dijanjikan uang 1,5 juta dollar AS oleh Johannes.

Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018. Dari uang Rp 4 miliar tersebut disebut-sebut sebesar Rp 2 miliar mengalir ke Partai Golkar untuk pembiayaan Musyawarah Luar Biasa pada 19-20 Desember 2017.

Eni sendiri diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

(JPC/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.