Kopel Nilai Kinerja DPRD Masih Amburadul
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel menilai kinerja DPRD Makassar masih terkesan amburadul dan tanpa perencanaan matang. Hal itu disimpulkan usai melakukan pemantauan intensif hingga September ini.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq. Musaddaq mengakui, amburadulnya rencana kerja dewan Tidak hanya dari segi pembahasan pansus ranperda yang tahun ini belum sama sekali disahkan. Melainkan dari segi pembahasan APBD yang begitu lambat dan terkesan dipaksakan.
“Bukan tahun ini saja rencana kerja dewan terkesan amburadul, tetapi sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan,” katanya.
Tahun ini saja, jelas Musaddaq, ada 33 prolegda yang mereka rencanakan, tetapi belum satupun yang disahkan. Ini berarti rencana kerja mereka tidak benar.
Selain itu, ia menduga pembahasan APBD Perubahan 2018 akan berjalan tidak maksimal melihat jadwal dewan yang begitu padat ditambah kebutnya pembahasan seperti pembahasan pokok 2019.
“Itulah yang saya bilang DPRD Makassar ini tidak memiliki rencana kerja yang sistematis, sehingga dalam perjalanan banyak pembahasan yang dilakukan serampangan. Hanya sekedar formalitas tetapi tidak substansial untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya,” bebernya.
Sementara itu, meski dinilai lambat melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar tetap menargetkan tuntas akhir bulan ini.
Saat ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar tengah membahas gambaran umum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga 6 September lusa, sebelum diparipurnakan 7 September.
”Banggar lebih dulu membahas gambaran umum KUA PPAS APBD Perubahan 2018. Selanjutnya diparipurnakan untuk mendengar penjelasan Wali Kota Makassar terhadap APBD Perubahan 2018,” ungkapnya Sekretaris DPRD Makassar, Adwi Awan Umar saat di gedung DPRD Makassar, Selasa (4/9).
Lanjut Adwi, percepatan pembahasan APBD Perubahan ditargetkan akan rampung hingga akhir akhir September menginggat dewan akan dikebut dengan pembahasan APBD Pokok 2019 pada awal Oktober mendatang.
Sementara itu, legislator Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Haslinda Wahab menuturkan, dua alokasi anggaran terbesar di APBD Perubahan 2018 masih didominasi perbaikan sarana dan prasarana atau infrastruktur, seperti pekerjaan jalan, drainase, taman dan bangunan yang belakangan ini sangat tidak berkualitas.
“Usulannya belum dibahas, karena masih gambaran umum soal besaran secara umum. Paling yang anggaran drainase yang sebelumnya tidak tuntas, tahun ini harus tuntas. Mutu pelayanan taman juga yang tidak jelas temanya apa,” ucapnya.
Lanjutnya, bahwa anggaran yang besar ini telah diperhitungkan secara matang mengingat Lokasi tersebut juga telah memperhitungkan skala prioritas, efisiensi efektivitas serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kondisi cuaca. (ita/bkm/fajar)
