X
    Categories: Hukum

Kasus PLTMH Lutim Bak Drama, ACC: Kejati Sulsel Takkan Sanggup, Biar KPK Saja

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Luwu Timur yang sebelumnya, secara diam-diam penyelidikan kasus tersebut ditutup oleh Kejati Sulselbar.

Setelah delapan tahun penantian kasus proyek PLTMH Lutim ditangani Kejati Sulselbar, namun secara mengejutkan kasus tersebut ditutup. Alasannya tidak lain, penanganan kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel telah dihentikan atau disetop.

“Dari hasil pemeriksaan ahli dari PLN Wilayah dalam hal ini Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) kegiatan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diadakan sehingga penyelidikan kita setop,” kata Salahuddin via Whatsapp, Senin 27 Agustus 2018.

Diketahui, proyek yang menelan anggaran negara sebesar Rp 29 miliar itu disinyalir bermasalah. Dimana dari total 9 titik lokasi pembangunan proyek, hanya 2 titik yang berfungsi. Sisanya hingga saat ini tak bisa difungsikan.

Penyelidikan kasus PLTMH Lutim ditangani oleh Kejari Luwu Timur sejak 2010 dan hingga sekarang belum menemui titik jelas. Kemudian lanjut diambil alih penanganan oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar dan juga bernasib sama. Dimana hingga saat ini juga belum ada kejelasan kapan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Proyek PLTMH Lutim tersebar di 9 Kecamatan dan menggunakan dana sharing APBN dan APBD Lutim sendiri. Khusus yang dibiayai APBN yakni PLTMH yang terdapat di Kecamatan Bantilang dan di Kecamatan Mahalona.

Sementara 7 titik PLTMH lainnya menggunakan dana APBD Lutim masing-masing berlokasi di Desa Cendana Kecamatan Burau, Desa Batu Putih Kecamatan Burau, Desa Mahalona Kecamatan Towuti, Desa Mantadulu Kecamatan Angkona.

Kemudian ada di Desa Nuha Kecamatan Nuha, Desa Kawata Kecamatan Wasuponda, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana dan PLTMH non blok berada di Kecamatan Kalaena.

Dalam laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan sebelumnya diduga pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Indikasinya, ada beberapa PLTMH yang fungsinya untuk menyalurkan listrik di desa tidak beroperasi setelah pekerjaan itu diselesaikan.

Kejaksaan pun didesak untuk memanggil beberapa pejabat terkait dalam kasus itu termasuk Bupati Luwu Timur yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Kabupaten Lutim pada tahun 2009. Di mana saat itu Bupati berperan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bak drama film “Dilan”, Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib, seolah menerangkan bahwa kasus PLTMH Lutim terlalu berat, Kejati Sulselbar tidak sanggup, biar KPK saja.

Kalimat tersebut dilontarkan, karena Kejati Sulselbar dianggap tidak berani untuk menunjukkan bukti penghentian kasus PLTMH Lutim. Sebab, menurutnya, pada penanganan kasus tersebut seharusnya Kejati Sulselbar tidak berpatokan dari satu ahli saja.

“Jangan asal ngomong tanpa memperlihatkan bukti penghentiannya. Kami desak Kejati serahkan bukti tersebut sehingga kita akan upayakan gugat praperadilan,” tegas Thalib.

Ia mengungkapkan dalam kasus tersebut sangat jelas. Dimana fakta lapangan hanya dua unit PLTMH yang beroperasi sehingga alasan ahli yang digandeng oleh Kejati yang menyatakan pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi itu jelas bertolak belakangan dan menurut ACC pendapat ahli itu hanya mengarang saja.

“Kalau sesuai spesifikasi mana?. Fakta di lapangan hanya 2 unit kok yang beroperasi, lalu spesifikasi mana yang dia maksud itu ahli?,” tutur Thalib.

Ia mengatakan sikap Kejati dalam kasus PLTMH Lutim merupakan gambaran pemberantasan korupsi yang sangat tergantung dari goodwill pemegang kewenangan.

“Kami juga tidak yakin ahli dari Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) bekerja secara profesional dan independen saat digandeng oleh Kejati memeriksa kasus PLTMH. Seharusnya Kejati mencari perbandingan ahli lain selain AKLI jika betul sejak awal serius menangani kasus ini,” tambahnya. (ade/fajar)

Syarifah Fitriani :