Kemendagri: Pemecatan PNS Terpidana Korupsi Wewenang Kepala Daerah – FAJAR –
Nasional

Kemendagri: Pemecatan PNS Terpidana Korupsi Wewenang Kepala Daerah

Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyebut, pemecatan sebanyak 2.150 PNS yang berstatus terpidana korupsi bukan sepenuhnya ditangan Kemendagri. Menurutnya, sesuai undang-undang, kewenangan tersebut merupakan tugas kepala daerah setempat yang memiliki hak untuk melakukan pemecatan.

“Yang pecat adalah kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/9).

Bahtiar juga menjelaskan posisi Mendagri hanya sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Itu semua, sebutnya sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Mendagri hanya membantu mendorong agar kepala daerah melaksanakan UU dalam hal ini UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Posisi ASN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” tandasnya.

“Sesuai kewenangannya PPK tersebutlah yang berwenang mengangkat, melakukan mutasi dan memberhentikan ASN pemda setempat,” tambahnya.

Sementara itu, untuk memutuskan pemecatan terhadap ribuan terpidana korupsi berstatus PNS aktif ini, pihak Kemendagri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan melakukan rapat gabungan.

“Untuk pemantapan pelaksanaanya tersebut, direncanakan Kamis (13/9) jam 14.00 WIB akan dilaksanakan rapat antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN,” imbuhnya.

Saat disinggung apa pihaknya juga akan menelusuri dana yang sudah diterima oleh para PNS yang tetap digaji walau terbelit kasus korupsi. Dia menegaskan itu ranah dan wilayah penegak hukum.

“Soal aliran dana dan lain-lain wilayah aparat penegak hukum,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan akan memecat 2.150 PNS yang terlibat korupsi. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menpan RB, BKN akan diberhentikan secara tidak hormat.

“Sudah memiliki kekuatan hukum tetap sidang tipikor (tindak pidana korupsi), tapi sampai saat ini masih menerima gaji dan belum diberhentikan,” kata Tjahjo di Malang, Senin, (10/9).

Untuk diketahui, BKN mencatat ada 2.674 PNS yang korupsi dan dipenjara, tapi mayoritasnya masih berstatus pegawai aktif. Dari 2.674 PNS koruptor, sekitar 317 di antaranya sudah diberhentikan dengan tidak hormat.

(ipp/JPC)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!