Usulan Anggaran Dinas PU Naik Rp743 M, DPRD: Harus Tahu Skala Prioritas – FAJAR –
Makassar

Usulan Anggaran Dinas PU Naik Rp743 M, DPRD: Harus Tahu Skala Prioritas

Ilustrasi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Usulan kenaikan anggaran yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar belum lama ini, menuai sorotan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

Sorotan kebijakan umum anggaran dan skala prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) itu dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan kenaikan anggaran Rp743 miliar, yang sebelumnya di APBD Pokok 2018 hanya sebesar Rp 618 miliar. Begitupun Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) yang juga naik.

Anggota Banggar DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengatakan, PU memang perlu mendapat sorotan penggunaan anggaran skala prioritas yang ada di Dinas PU Makassar. Sebab dibanding dengan SKPD lainnya penggunaan anggaran di Dinas PU Makassarlah yang terbesar.

“PU harus tahu mana anggaran yang harus diskala prioritaskan, sebab banyak anggaran yang diusulkan Dinas PU tapi tidak memperhitungkan peruntukan wilayah mana yang lebih membutuhkan. Masih ada juga item kegiatan yang belum jalan,” ungkapnya dalam rapat gambaran umum di Gedung DPRD Makassar, pekan lalu.

Diketahui adanya kenaikan sebanyak Rp743 miliar di Dinas PU Makassar, yang dirincikan untuk peruntukan program Rehabilitasi Jalan sebesar Rp123 miliar, Pembangunan sarana dan prasarana air bersih sebesar Rp2,2 miliar, Pembagunan Drainase perkotaan Rp2,1 miliar, Pemeliharaan lampu jalan Rp3 miliar.

Koordinator Badan Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, juga menuturkan alasan kenapa Dinas PU menjadi sorotan dewan, dikarenakan hanya Dinas PU yang mengalami penambahan anggaran yang besar di APBD Perubahan 2018. Wajar saja, jika hal itu dipertanyakan dewan menginggat masih banyak pembangunan insfrakstruktur di Makassar yang belum merata, sedangkan program yang diusulkan belum menyentuh program skala prioritas.

“Seperti yang kita ketahui, kalau dalam perubahan ini hanya anggaran dengan skala prioritas saja, skala prioritas pembangunan wilayah seperti betonisasi dan jalan lingkungan. Sedangkan yang diketahui sekarang ini banyaknya jalan lingkungan yang rusak parah, dan skala prioritas itu pembangunan jalan lingkungan,” bebernya.

Apalagi dewan melihat selama ini, pemkot hanya mengusulkan anggaran besar dan merealisasikan anggaran tersebut dengan tidak melihat segi dampak anggaran itu ke masyarakat seperti apa. Apalagi jika dibandingkan dengan pembangunan di beberapa kecamatan yang tidak merata, sehingga menimbulkan kecemburuan antar di masyarakat.

“Kita memang menyoroti PU karena anggarannya paling besar. Bahkan kadang realisasi anggarannya menimbulkan kecemburuan di kecamatan lain karena tidak merata,” jelasnya.

Sedangkan dalam gambaran Umum PPAS APBD Perubahan 2018 diketahui, Belanja langsung dalam APBD Pokok 2018 lalu sebesar Rp2.812 triliun, namun masuk dalam APBD Perubahan 2018 naik sebesar Rp2.873 triliun, sehingga ada kenaikan sebesar Rp60,9 miliar.

Berbeda dengan Belanja Tidak Langsung dalam APBD Pokok 2018 lalu sebesar Rp1.304 triliun, namun masuk dalam APBD Perubahan 2018 turun sebesar Rp1.216 triliun, terjadi selisih anggaran sebesar Rp88.9 miliar.

Terlebih lagi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) yang ditemukan di APBD Pokok 2018 ada sebanyak Rp219.480.000.000 dan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 ditemukan ada sebanyak Rp 272.353.939.000 Silpa, yang artinya selisih kenaikan Silpa di tahun ini ada sebanyak Rp52.873.939.000 atau 24 persen kenaikannya.

“Silpa yang masuk di tahun ini memang banyak, karena keterlambatan realisasi penggunaan anggaran, dan lambatnya program SKPD yang jalan,”tutupnya. (ita/bkm/fajar)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!