Eks Koruptor Diperbolehkan Nyaleg, Komnas HAM: Jangan Pilih Orang yang Punya Latar Belakang Korupsi! – FAJAR –
Pileg 2019

Eks Koruptor Diperbolehkan Nyaleg, Komnas HAM: Jangan Pilih Orang yang Punya Latar Belakang Korupsi!

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut putusan MA yang memperbolehkan mantan napi korupsi maju dalam caleg 2019 tidak seperti yang diharapkan publik. Namun, lembaganya tetap menghormati putusan tersebut sebagai keputusan hukum yang sah.

Meski menghormati, menurut Taufan, ada cara baik yang dinilainya bisa membuat publik tak kecewa dengan putusan tersebut. Salah satunya seperti memperkuat pakta integritas dengan mendorong partai agar tak mencalonkan mantan napi nyaleg.

“Sebaiknya KPU yang ingin agar calon bersih dari mantan napi memperkuat pakta integritas dengan parpol,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (15/9).

“Dengan mendorong parpol mencegah sendiri dari internal masing-masing parpol untuk tidak mencalonkan mantan napi. Komunikasi lah dengan parpol masing-masing,” tambahnya.

Sedangkan, Komisioner Penelitian dan Pengkajian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam meminta publik agar tak memilih caleg yang memiliki latar belakang korupsi. “Masyarakat jangan memilih orang yang punya latar belakang korupsi,” tukasnya.

Walau, kata Anam, dalam negara hukum memang putusan itu harus tetap dipatuhi.

Namun demikian, putusan tersebut menjadi tuntutan partai politik untuk bisa mendaftarkan anggotanya sebagai calon legislatif yang bebas dari latar belakang korupsi.

“Dalam konteks kepemiluan ini refleksi agar pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara. Mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi.

Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

“Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,” jelas Suhadi.

Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. (ipp/JPC)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!