PDIP Komitmen Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg – FAJAR –
Pileg 2019

PDIP Komitmen Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu (Sabik/JPC)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

‎Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku sudah membuat keputusan bagi mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa menjadi caleg dari partai berlogo partai berlogo banteng ini.

“Keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDIP,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (15/9).

Tidak bakal mengikutsertakan caleg eks koruptor ini‎ lantaran, menjadi pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, presiden dan wakil presiden harus memiliki rekam jejak yang jelas. Memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat.

“Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menjadi pemimpin nasional itu harus bersih, dimulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mencari uang juga menjadi kriteria yang penting.

Jadi itulah prinsip yang dipegang oleh PDIP. Karenanya sejak awal pihaknya memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg.

“Prinsip itupun kami pegang saat pengajuan capres-cawapres. PDIP percaya, bahwa dengan mencalonkan pemimpin berpengalaman dan merakyat seperti Pak Jokowi, dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Kiai Ma’ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik,” pungkasnya.‎

Sekadar informasi, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019.

Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi.

Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi.

Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

Adapun permohonan uji materi PKPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Diantaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana.

Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. (gwn/JPC)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!