PDIP Komitmen Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).‎Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku sudah membuat keputusan bagi mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa menjadi caleg dari partai berlogo partai berlogo banteng ini.”Keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDIP,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (15/9).Tidak bakal mengikutsertakan caleg eks koruptor ini‎ lantaran, menjadi pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, presiden dan wakil presiden harus memiliki rekam jejak yang jelas. Memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat.”Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik,” tegasnya.Oleh sebab itu, menjadi pemimpin nasional itu harus bersih, dimulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mencari uang juga menjadi kriteria yang penting.Jadi itulah prinsip yang dipegang oleh PDIP. Karenanya sejak awal pihaknya memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg.”Prinsip itupun kami pegang saat pengajuan capres-cawapres. PDIP percaya, bahwa dengan mencalonkan pemimpin berpengalaman dan merakyat seperti Pak Jokowi, dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Kiai Ma’ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik,” pungkasnya.‎

Komentar

Loading...