Sebelum Putusan MA, Golkar Sudah Coret Bacaleg Eks Koruptor – FAJAR –
Politik

Sebelum Putusan MA, Golkar Sudah Coret Bacaleg Eks Koruptor

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk Paulus (dua dari kanan) dan pengurus lainnya berfoto bersama pada penutupan workshop kampanye dan bimbingan teknis di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (15/9). (Hendra Eka/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019. Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menanggapi putusan MA tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan menghormatinya. Dia menegaskan, tidak akan mengintervensi putusan MA itu.

“Kalau Golkar selalu mengikuti keputusan hukum yang berlaku. Jadi, kami mengikuti apa yang sudah dan menghormati apa yang diputuskan,” ujar Airlangga Hartarto dalam bimbingan caleg di Jakarta, Sabtu (15/9).

Terpisah Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, meski tak ada putusan MA itu, partainya tetap tidak akan mencalonkan orang-orang bermasalah hukum. Sebagai bukti, partai berlambang pohon beringin itu telah mencoret dua kadernya dari daftar bacaleg di tingkat DPR.

Mereka yakni Ketua DPD I Golkar Tengku Muhammad Nurlif, dan Ketua Harian Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono.

“Toh kemarin pun sudah mencabut semua calon anggota DPR yang terindikasi mantan eks napi itu,” kata Ace.

Dia pun berharap, bacaleg manapun yang tetap ingin mencoba peruntungan usai putusan MA itu, bisa mendeklarasikan statusnya sebagai mantan narapidana kasus korupsi. “Jadi, kewajiban semua caleg terutama yang pernah punya masalah hukum itu mengumumkan bahwa pernah eks napi,” ungkapnya.

Sekadar informasi, MA membatalkan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019.

Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi.

Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. (gwn/JPC)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!