Usulan Anggaran Program Rumah Beton Subsidi Jadi Sorotan Legislator
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Usulan anggaran program rumah beton bersubsidi yang diajukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Makassar, disorot Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Pasalnya, dalam plafon anggaran APBD Perubahan 2018 DPKP Makassar mengajukan program rumah beton bersubsi untuk dua alokasi anggaran yang besar, yaitu Pembuatan Model Rumah Kota Aparong civic center dan RTP dengan jumlah pembuatan sebanyak 6 paket yang anggarannya ditaksir sebesar Rp3.33 miliar. Kedua Pembuatan Rumah Knock Down unit Mobile dengan jumlah pembuatan sebanyak 2 paket, taksiran anggaran sebesar Rp513 juta.
Menurut anggota Banggar DPRD Makassar, Mario David mengatakan, dirinya heran dengan cara SKPD mengajukan program anggaran di setiap Pembahasan APBD. Sebab rata-rata SKPD dalam mengajukan program anggaran tidak pernah mencantumkan lokasi untuk alokasi anggaran tersebut. Seperti program Rumah Kota Aparong civic center dan Rumah Knock Down unit Mobile yang sejak pembahasan APBD Pokok diusulkan hingga di APBD Perubahan, dewan tidak mengetahui lokasi pembuatannya dimana.
“Tolong ini pak Kadis kalau ajukan ki program, kasih jelas memang ki dulu lokasi pembuatan Rumah Knock Down unit Mobile dan Rumah Aparong ta ini dimana, karena saya lihat ini sudah dua kali diusulkan di pokok dan perubahan, biar 1 persen programnya belum jalan pak yah,” ungkapnya saat rapat di Banggar DPRD Makassar, Jumat (14/9).
Lanjut Legislator Fraksi Nasdem Makassar ini mengakui, peruntukan dari pembuatan Rumah Knock Down unit Mobile dan Rumah Aparong sasaran seperti apa, sebab selama ini dewan tinjau program yang diusulkan dari tahun lalu ini tidak jalan hingga saat ini. Padahal jika Dinas PKP Makassar ini menggenjot pembuatan ini, maka sedikitnya bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni.
