Cara KPK Supaya Bekas Koruptor Tidak Terjun ke Politik
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, KPU harus segera merevisi PKPU pencalonan setelah turun putusan MA. Menurut dia, hanya tersisa waktu tiga hari untuk melakukan revisi. Sebab, pada 20 September nanti sudah harus dilakukan penetapan daftar calon tetap (DCT) serentak di seluruh Indonesia.
Terkait konsultasi dengan Komisi II DPR dalam melakukan revisi, menurut Abhan, itu hanya persoalan teknis. Dia menambahkan, dalam keadaan mendesak, KPU bisa mengirim surat kepada DPR tanpa bertemu secara langsung.
Soal pemberian tanda bagi eks terpidana kasus korupsi pada surat suara, Abhan mengatakan bahwa pihaknya masih akan mengkajinya. Mungkin bisa dimasukkan ke PKPU. Namun, jangan sampai cara itu malah dinilai diskriminatif. Yang penting, riwayat hidup caleg eks koruptor dibuka kepada publik. Ditayangkan dalam website resmi KPU.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan masih menunggu salinan putusan MA. Jika putusan sudah turun, pihaknya bergerak cepat untuk merevisi PKPU. Dia menargetkan, dalam dua hari, yaitu Senin dan Selasa, revisi sudah rampung. Pihaknya juga akan mengirim surat kepada DPR. "Mudah-mudahan bisa dipahami DPR," tuturnya. (lum/bay/syn/tyo/c9/c11/tom/JPC)