MK Minta KPU Maluku Utara Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah Ini

Senin, 17 September 2018 - 19:45 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara melakukan pemungutan suara ulang. Pasalnya, MK menilai hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tidak sah.

KPU setempat diminta melakukan pemungutan suara ulang di enam desa. Yakni Desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsugi, Dum-dum, Akelamo Kao, dan di Kecamatan Sanana serta Taliabu Barat.

“Mengadili, memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara melakukan pemungutan suara ulang karena telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap di enam desa dan dua kecamatan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (17/9).

Adapun batas waktu yang diberikan MK kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah 45 hari, sejak putusan dibacakan.

Dalam pertimbangannya, hakim menemukan sejumlah fakta pelaksanaan Pilgub Maluku Utara yang tidak sesuai aturan di desa dan kecamatan tersebut.

Di antaranya yakni terdapat pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya pada sebagian besar formulir C7-KWK (daftar hadir) dan formulir A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) tulisan nama pemilih sangat serupa, serta tidak ditandatangani petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ada juga pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

MK mengaku kesulitan menilai keaslian formulir data hadir dan daftar pemilih tambahan tersebut. Pasalnya, terdapat perbedaan pendapat antara pemohon yang menyatakan tidak menemukan keberadaan formulir itu, sedangkan KPU setempat mengklaim memiliki formulir tersebut.

“Oleh karena itu MK juga tidak meyakini penyelenggaran pemilihan di dua kecamatan itu telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,” papar hakim.

Perkara ini digugat oleh salah satu paslon pilgub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba–M Ali Yasin Ali. Dalam gugatannya, pemohon menyebut ada pilkada bermasalah di enam desa lantaran warga di desa tersebut, enggan menggunakan hak pilih lantaran lokasi pemungutan suara tak sesuai dengan domisili di KTP.

KPU sebelumnya telah menetapkan pasangan Ahmad Hidayat Mus–Rivai Umar sebagai pemenang pilgub Maluku Utara dengan perolehan 176.993 suara. Perolehan itu unggul tipis dari calon petahana Abdul–Yasin yang mendapat 160.815 suara. (rdw/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.