Jelang G30S/PKI, Sartono Minta Rakyat Kuatkan Ideologi Kebangsaan

FAJAR.CO.ID, MAGETAN - Politisi Partai Demokrat Sartono, meminta rakyat Indonesia terus menguatkan pemahaman ideologi kebangsaan di tengah-tengah perkembangan tekhnologi informasi yang begitu bebas. Permintaan Sartono ini disampaikan saat menghadiri sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Balai Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam sosialisasi tersebut, Sartono menuturkan sosialisasi ini dianggap penting dan sangat dibutuhkan di bangsa Indonesia. “Akar dari ideologi adalah sejarah,” kata Sartono saat memberikan pengarahan kepada masyarakat. Penguatan ideologi kebangsaan ini harus ditingkatkan untuk mengetahui sejarah NKRI beberapa waktu silang, karena ideologi-ideologi terlarang akhir-akhir ini terus mengancam generasi bangsa. Bahkan, bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan masa lalu kelam yang dilakukan oleh kelompok komunis, yakni Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). “Perlu diingat juga, dalam bulan ini bertepatan dengan peristiwa besar yang dialami bangsa Indonesai, yaitu pemberontakan PKI yang lebih dikenal dengan G30S/PKI,” jelasnya. Meski film yang menceritakan tentang pemberontakan kelompok Partai Komunis ini masih menjadi polemik di tingkat nasional. Untuk itu, dengan penguatan ideologi kebangsaan masyarakat Indonesia bisa menjadikan sejarah ini sebagai pelajaran penting. Selain penguatan ideologi kebangsaan, Sartono juga menjabarkan tugas dan fungsi legislatif (Anggota DPR-RI) dalam mengawal kebijakan Pemerintah. “Yaitu sebagai lembaga yang bertugas membuat Undang-Undang atau legislasi, pengawasan dan penganggaran atau budgeting,” paparnya. "Anggota DPR itu harus bisa merealisasikan semua aspirasi dr masyarakat, apapun itu bentuknya. Sehingga fungsi legislatif dan eksekutif disini jadi tumpang tindih,” sambungnya. Dalam acara tersebut hadir sebagai pemateri Imam Mahfud Tenaga Ahli Komisi VI, Suprayitno dari unsur Kordinator Kelompok Masyarakat dan Murdiyanto Aktifis Kemasyarakatan. “Kami berharap acara seperti ini sering dilaksanakan tak hanya oleh DPR-RI, tapi juga melibatkan unsur TNI dan Polri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan NKRI,” harap Murdiyanto. (***/Fajar)