DPR Bakal Panggil Menkumham Soal Sel Mewah Setya Novanto

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Foto sel mewah Setya Novanto yang tersebar luas lewat jejaring media sosial menimbulkan polemik. Pasalnya, masalah sel mewah yang ditempati oleh mantan Ketua DPR-RI ini dan para tahanan kasus korupsi lainya baru saja dipublikasikan oleh media massa beberapa bulan lalu. Namun, masalah serupa kembali terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo mengatakan, pengawasan terhadap sel mewah yang ditempati oleh Setya Novanto adalah tugasnya Komisi III DPR-RI. Selaku pimpinan DPR, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini hanya bisa mendorong Komisi untuk memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laolly untuk menjelaskan masalah tersebut.

“Jadi soal ini adalah hak masing-masing komisi. Pimpinan hanya bisa mendorong dan mengimbau. Kami sudah mendengar laporan komisi III akan meminta penjelasan dari Menkumham, silahkan dijalankan dan dilaksanakan,” kata Bamsoet kepada awak media, Rabu (19/9).

Saat ini, kata politisi Partai Golkar itu, DPR sangat membutuhkan penjelasan dari Menkumham terkait foto sel mewah Novanto yang tersebar luas. “Karena memang kita butuh penjelasan, tapi menurut saya, mewah tidak mewah cukup relatif ya, apalagi bangunan itu dibangun oleh Belanda, emang bisa kita rubah lagi,” ujarnya.

Berdasarkan foto sel mantan Ketua Umum Partai Golkar yang tersebar, terlihat seperti kamar apartemen. “Kalau itu bagaimana kita melihatnya, kalau di luarkan lebih mewah lagi,” ucapnya.

Lanjut mantan Ketua Komisi III itu, beberapa anggota Komisi saat ini masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, tetapi agenda DPR bersama Menkumham itu sudah ada, dan masalah sel mewah ini bakal ditanyakan ke Menkumham. “Komisi III akan melakukan fungsi tersebut, dan mungkin beberapa melakukan kunjungan di luar negeri. Saya lihat agendanya ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menkumham, dan salah satu RDP-nya pasti akan membahas soal itu,” jelasnya.

Diketahui, masalah sel mewah Novanto ini bukan baru pertama kali, tetapi sudah diungkapkan beberapa waktu kemarin. Olehnya itu, Bamsoet mengaku dirinya hanya bisa mendorong Komisi III melakukan pengawasan, bukan evaluasi terhadap Menkumham.

“Yang bisa evaluasi Menteri adalah Pak Presiden untuk mengganti atau tidak. Tugas kami mengawasi, menemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran. Nanti tugas Komisi III dalam RDP itu mengorek lebih jauh, dan mendalami apa yang terjadi di Sukamiskin dan Lapas-Lapas lainnya,” tutup Bamsoet. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...