BPJS Merugi, DPR Minta Pemerintah Jujur Soal Keuangan Negara


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mengalami defisit yang cukup besar pada tahun 2018 mencapai Rp 10,98 triliun berdasarkan hasil audit BPKP. Kerugian ini berbdeah jauh dengan anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.Masalah defisit BPJS ini tak hanya terjadi di tingkat nasional (Jakarta-red) tetapi terjadi diseluruh daerah di Indonesia. Atas dasar itu, Pemerintah diminta turun langsung menangani masalah tersebut dengan menggelontorkan uang agar menyelesaikan atau membayar tunggakan-tunggakan kepada Rumah Sakit, Klinik, Dokter dan para medis.“Tidak ada jalan lain terkecuali Pemerintah harus mengeluarkan uang untuk segera membayaran tunggakan supaya pihak ketiga terlibat dalam penyelenggaraan BPJS, seperti Rumah Sakit, Klinik, Dokter dan para medis dan sebagainya. Itu yang bekerja pada lembaga-lembaga maupun yang bekerja Pada institusi Pemerintahan bisa bekerja kembali,” demikian disampaikan Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Jumat (21/9).Dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langkah pembayaran yang dilakukan Pemerintah harus secara langsung dan cash, karena itu adalah satu-satunya solusi tepat dalam menyelesaikan masalah defisit BPJS. BPJS, kata Fahri Hamzah menjadi pelayanan utama bagi masyarakat yang diamanahkan dalam Undang-Udanga (UU), dan jaminan ini dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.“Karena itu harus di bayar cash, itu adalah solusi yang baik mengingat memang itu sudah perlukan pelayanannya. Itu setiap hari digunakan oleh rakyat sesuai dengan amanah UU bahwa harus diadakan terus dan juga sesuai janji Presiden. Artinya Indonesia sehat itu harus bisa terselenggara, apabila ada pembayaran cash kepada BPJS disalahkan,” jelasnya.

Komentar

Loading...