BPJS Merugi, DPR Minta Pemerintah Jujur Soal Keuangan Negara

Sabtu, 22 September 2018 - 09:14 WIB
ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mengalami defisit yang cukup besar pada tahun 2018 mencapai Rp 10,98 triliun berdasarkan hasil audit BPKP. Kerugian ini berbdeah jauh dengan anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.

Masalah defisit BPJS ini tak hanya terjadi di tingkat nasional (Jakarta-red) tetapi terjadi diseluruh daerah di Indonesia. Atas dasar itu, Pemerintah diminta turun langsung menangani masalah tersebut dengan menggelontorkan uang agar menyelesaikan atau membayar tunggakan-tunggakan kepada Rumah Sakit, Klinik, Dokter dan para medis.

“Tidak ada jalan lain terkecuali Pemerintah harus mengeluarkan uang untuk segera membayaran tunggakan supaya pihak ketiga terlibat dalam penyelenggaraan BPJS, seperti Rumah Sakit, Klinik, Dokter dan para medis dan sebagainya. Itu yang bekerja pada lembaga-lembaga maupun yang bekerja Pada institusi Pemerintahan bisa bekerja kembali,” demikian disampaikan Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Jumat (21/9).

Dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langkah pembayaran yang dilakukan Pemerintah harus secara langsung dan cash, karena itu adalah satu-satunya solusi tepat dalam menyelesaikan masalah defisit BPJS. BPJS, kata Fahri Hamzah menjadi pelayanan utama bagi masyarakat yang diamanahkan dalam Undang-Udanga (UU), dan jaminan ini dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Karena itu harus di bayar cash, itu adalah solusi yang baik mengingat memang itu sudah perlukan pelayanannya. Itu setiap hari digunakan oleh rakyat sesuai dengan amanah UU bahwa harus diadakan terus dan juga sesuai janji Presiden. Artinya Indonesia sehat itu harus bisa terselenggara, apabila ada pembayaran cash kepada BPJS disalahkan,” jelasnya.

“Kalau jangka panjangnya cari skenario yang bisa dibuat, ya misalnya skenario investasi, skenario pengelolaan aset dan sebagainya, tetapi jangan mengurangi hak-hak dan jatah-jatah masyarakat di dalam pelayanan kesehatan,” sambungnya.

Politisi yang dikenal begitu ngotot mengkritisi kebijakan Pemerintah ini menegaskan, Presiden Joko Widodo harus jujur kepada publik apakah negara memiliki uang atau tidak untuk menutup defisit BPJS. Karena, jika hal ini terus dibiarin, maka akan menjadi masalah berkepanjangan dan di daerah akan mengalami hal buruk tanpa ada kepastian dari Pemerintah.

“Saya kira itu harus segera dan mendesak Pemerintah harus jujur secara terbuka, ada uang atau tidak. Karena kalau tidak ada, ini dibiarin ceos nanti di bawah, di daerah-daerah pelayanan pada masyarakat di potong-potong hingga bisa memunculkan kegelisahan yang terus menerus tanpa kepastian,” tegasnya.

Seperti yang sudah diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk menambal defisit BPJS dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ia mengatakan, berdasarkan undang-undang, 50 persen dari cukai rokok memang digunakan untuk layanan kesehatan.

Karena itu, Jokowi menyebut telah mengeluarkan peraturan presiden terkait pemanfaatan cukai rokok dari daerah, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Oh ya, memang sudah kita keluarkan. Yang pertama itu ada amanat undang-undang ya bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk layanan, hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan,” kata Presiden Joko Widodo kemarin di Istana Merdeka

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.