Target Pendapatan Daerah Pemprov Sulsel Naik Rp56,3 Miliar
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Sulsel tahun 2018, Pemprov Sulsel menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp9,583 triliun lebih.
Angka itu lebih tinggi dibanding pencapaian target pendapatan daerah pada APBD Pokok sebesar Rp9,482 triliun. Artinya ada koreksi terhadap peningkatan target sebesar Rp56,3 miliar atau 0,59 persen.
Peningkatan pendapatan daerah itu diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan ada peningkatan sebesar Rp56,6 miliar lebih atau meningkat 1,45 persen dari APBD Pokok 2018. Dimana pada APBD Pokok, target PAS Sulsel sebesar Rp3,917 triliun lebih. Sementara di APBD-P 2018, diharapkan menjadi Rp3,974 triliun. Penambahan tersebut bersumber dari Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang sah.
Penjelasan tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat menghadiri Rapat Paripurna terkait pembahasan APBD Perubahan di DPRD Sulsel.
Dia melanjutkan, khusus untuk Dana Transfer dari pemerintah pusat, pada APBD-P, tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk Pendapatan Lain-lain yang Sah, mengalami penurunan sebesar Rp283 Juta lebih atau 0,86 persen.
Andi Sudirman memaparkan, belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp9,665 triliun lebih, atau mengalami peningkatan sebesar Rp41,1 miliar lebih atau 0,43 persen dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD Pokok 2018 yang sebesar Rp9,624 triliun lebih.
Untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung, secara keseluruhan menurun sebesar Rp 36 miliar lebih atau 0,53 persen. Ini disebabkan karena adanya penyesuaian pada beberapa komponen.
Diantaranya, penambahan pada tunjangan profesi guru, selain itu adanya pengurangan Belanja Hibah Pilkada yang tidak sepenuhnya dicairkan oleh KPU.
Di sisi lain, terdapat penambahan anggaran untuk Bagi Hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Bantuan Keuangan kepada korban bencana alam di Lombok.
Untuk Anggaran Belanja Langsung dalam Rancangan APBD Perubahan 2018 ini ditargetkan sebesar Rp2,930 triliun lebih atau mengalami peningkatan sebesar Rp77,3 miliar lebih atau 2,71 persen dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD Pokok 2018 yang sebesar Rp2,853 triliun lebih.
Terkait dengan penyesuaian atau perubahan kebijakan belanja langsung yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2018, dilakukan atas beberapa alasan. Yaitu, sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2017, yang harus dialokasikan kembali dalam Perubahan APBD Tahun 2018 untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), DAK dan kegiatan lanjutan lainnya. Dan prioritas kegiatan yang mendukung program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sudirman menegaskan, alokasi belanja langsung tetap diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.
“Selain itu juga dalam rangka mendukung program kerja nyata yaitu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi Komoditas Sulawesi Selatan, pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil, pembangunan Rumah Sakit Regional di enam wilayah dan ambulans siaga, birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani serta destinasi wisata andalan berkualitas internasional,” papar Sudirman.
Khusus penerimaan pembiayaan, dalam Rancangan Perubahan APBD ini menurun sebesar Rp 25,2 miliar lebih atau 11,60 persen dari proyeksi APBD Pokok 2018 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2017.
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mengalami penyesuaian sebesar Rp10 miliar yang merupakan sisa pembayaran dari Pokok Utang yang telah lunas di Tahun 2018.
Ketua DPRD Sulsel HM Roem, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang cukup bagus selama ini, begitu juga pendapatan perkapita yang terus meningkat dan surplus pada produk pertanian yang mengembirakan karena adanya dukungan legislatif.
“Menggembirakan, karena tidak berdiri sendiri, tidak lepas dari peranan dan dukungan dewan juga karena sistem pemerintahan kita tidak berdiri sendiri. Sehingga legislatif, DPRD selalu mendukung kinerja gubernur,” ujarnya.
Meskipun, sikap kritis dewan dialamatkan ke provinsi, namun bersifat membangun.
“Perlu dicatat, tidak ada konflik timbul antara eksekutif dan legislatif. Karena hubungan kerja yang bersifat kooperatif bukan konfrontatif. Kami yakin dan berharap dibawah Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Sulsel pertumbuhan dan ekonominya lebih baik lagi,” pungkasnya. (rhm/bkm/fajar)
