Layani Pengaduan Pungli, Ombudsman akan Buka Pos Aduan di Tiap Provinsi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei “tren persepsi public tentang demokrasi, korupsi dan intoleransi” pada, Senin (24/9) kemarin. Dalam laporan hasil survei mereka, terdapat tiga instansi yang dianggap kerap meminta uang kepada masyarakat, yakni pihak kepolisian, pengadilan pendaptaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Khusus untuk CPNS, LSI menemukan sebanyak 3,5 persen responden mengaku pernah berurusan dengan instansi tersebut. Dari jumlah itu 17 persen responden pernah diminta uang untuk menyelesaikan persoalan mereka. Menanggapi temuan ini, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang membidangi masalah pertahanan, Alamsyah Saragih menuturkan, hasil survei LSI lebih pada persepsi, bukan evidence.

“Saya tak paham apakah LSI basisnya persepsi atau evidence. Kalau survei mungkin basisnya persepsi, bukan evidence. Pendaftar merasa ada Pungli, tapi belum tentu Pungli, boleh jadi penipuan,” kata Alamsyah kepada Fajar Indonesia Network lewat pesan WhatsApp, Selasa (25/9).

Dikatakan Alamsyah, Ombudsman telah membentuk tim ahli untuk menangani dan melayani pengaduan dari para perserta seleksi CPNS yang menjadi korban Pungli dari para oknum tak bertanggung jawab.

“Obudsman sudah bentuk tim khusus dan akan layani pengaduan bagi para pendaftar, yang merasa ada perlakuan tak wajar, salah satunya upaya Pungli,” jelasnya.

Alamsyah juga menuturkan, mental menyuap atau Pungli ini sudah sering terjadi di masyarakat Indonesia, dan itu tak melihat latar belakang pelakunya, baik pejabat maupun bawahan. Untuk itu, proses rekrutmen CPNS ini harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

“Kita juga tak boleh naif, mental menyuap ada di masyarakat kita yang beragam latar belakang. Jadi bukan hanya Pungli, kuncinya pada sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel,” sebutnya.

Tokoh berdarah Sumatera Utara ini mengaku, Ombudsman akan membuka pos pengaduan di 34 Provinsi untuk menangani kasus semacam ini, dan proses penangannya akan dilakukan langsung oleh pimpinan Ombudsman Laode Ida.

“Kita akan buka pos aduan di 34 provinsi, karena itu memang tugas Ombudsman. Sudah tentu kita akan berkoordinasi, ini sudah rutin kita lakukan. Tim Ombudsman akan dipimpin oleh Pak Laode Ida nanti,” tutupnya. (RBA/FIN)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...