Pengamat: Peluang Pungli CPNS ada di Tahap Wawancara

Rabu, 26 September 2018 - 09:52 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Syafuan Rozi menyarankan agar Badan Kepegawaian Nasional (BKN), selaku panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berikhtiar terjadinya pungutan liar (Pungli) pada tahap wawancara. Pasalnya, level ini rentan terjadi Pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab dengan alasan memiliki kenalan di panitia seleksi.

Menurut Syafuan, peluang Pungli sangat kecil terjadi saat pendaftaran hingga berlangsungnya tes awal, karena semua proses seleksi melalui komputerisasi hingga Pungli sangat kecil terjadi. Namun, hal itu bisa terjadi saat level wawancara.

“Kita harus lihat level Pungli itu dimana. Sekarang pendaftaran CPNS menggunakan metode yang kesemuanya lewat komputer, pada level itu susah untuk Pungli, karena seleksinya bukan orang, tapi mesin ya, itu level pertama,” kata Syaufan kepada Fajar Indonesia Network lewat sambungan telpon, Selasa (25/9).

“Mungkin yang dikhawatirkan itu pada level berikutnya, kalau lulus tes awal itu ada tahap wawancara, dan di wawancara itu fit and propertes disitu mungkin ada peluang mendapat Pungli. Tapi biasanya tim seleksinya pun sudah diseleksi untuk tidak melakukan Pungli,” tambahnya.

Dikatakan Syaufan, dalam proses seperti ini biasanya panitia seleksi akan menggunakan spikolog yang professional dan tidak diketahui oleh public. Tak hanya itu, identitas spikolog akan disembunyikan dan hanya ditampilkan nomor kode hingga sulit untuk ditelusuri. Kondisi ini membuat oknum-oknum nakal itu sulit untuik menawarkan jasa mereka ke peserta seleksi.

“Ada pihak-pihak yang menawarkan jasa untuk bisa meloloskan gitu, kan kalau wawancara ada tes spikologi yang dilakukan oleh profesional spikolog, dan itu tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan nomornya hingga susah untuk mendeteksi orangnya,” paparnya.

Atas dasar itu, Direktur Rafflesia Research Society Foundation (RRSF) ini yakin, bila seleksi CPNS tahun ini sangat sulit terjadinya Pungli kepada para peserta tes, karena dalam seleksi juga dilakukan secara perorangan hingga perkelompok.

“Saya pikir makin kesini, rekrutmen CPNS itu semakin sulit untuk menitipkan seseorang bisa lulus, karena tesnya itu bertahap. Sistim tes itu ada perseorangan, tim dan cek and ricek jadi susah adanya pungli, tapi di tahap ini ada pihak-pihak yang menawarkan jasa untuk meloloskan peserta dengan alasan dia punya orang dalam. Tapi sebenarnya ngga ada, hasil itu bukan diorangnya, tapi dari computer,” jelasnya.

Syaukan menyarankan agar Pemerintah terus mensosialisasikan ke masyarakat terkait proses seleksi CPNS tahun ini, bahwa tak penentu lolosnya peserta tes dari orang dalam, dalam dari kualitas dirinya sendiri karena prosesnya melalui computer.

“Harus disosialisasi ke masyarakat bahwa pendaftaran CPNS sekarang itu tidak ditangan penentu satu orang, dan itu dilakuakn terpadu oleh BKN dengan menggunakan sistim computer, dan itu terhadap renkingan langsung. Tes and propertes pun yang menilai tim, bukan kolegial. Jadi saling kontrol karena itu, ketika ada orang yang menawarkan jasa akan meloloskan, itu menurut saya, kecil kemungkinan dibandingkan dengan masa-masa lalu,” sarannya.

“Kalau masa lalu kemungkinan bisa dititip, ada jatah, ada kunci-kunci yang bisa mendrop nama. Sistim itu harus terus diperbaiki dan himbauan kepada masyarakat jangan mudah percaya, kalau ada orang yang menjanjikan bisa meloloskan proses-proses ujian yang dijalani,” sambungnya.

DPR Tegaskan Pungli di Seleksi CPNS Harus Dihukum

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survey mereka terkait dengan proses seleksi CPNS masih terjadi Pungli kepada peserta tes. Dari hasil survei mereka, LSI menyebutkan sebanyak 3,5 persen responden mengaku pernah berurusan dengan instansi tersebut. Dari jumlah itu 17 persen responden pernah diminta uang untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, aksi Pungli adalah tindakan criminal hokum, dan oknum-oknum yang memanfaatkan perserta seleksi untuk mendapatkan pundi-pundi uang harus dihukum seberat mungkin.

“Praktek Pungli adalah kejahan kriminal. Perlu diberi hukuman yang setimpal dan tegas. Komisi II akan mengawasi dengan seksama proses perekrutan CPNS ini mulai dr pendaftaran, proses tes hingga proses wawancara,” kata Mardani Ali Sera kepada Fajar Indonesia lewat pesan WhatsApp, Selasa (25/9).

Lanjut Ketua DPP PKS itu, semua pihak diharapkan ikut mengontrol proses seleksi CPNS, dan melaporkan kejadian-kejadian Pungli kepada Ombudsman atau pihak terkait. “Bahkan semua pihak bisa juga melaporkan penyimpangannya pada ORI (Ombudsman Republik Indonesia). Kami sedang dimatangkan agar aparat penegak hukum dapat memantau proses ini juga,” tegasnya. (RBA/FIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.