Sulsel Masuk Zona Merah
Secara nasional, sebanyak 176 kabupaten/kota atau setara dengan 34,2 persen terkategori rawan tinggi terpapar praktik politik uang. Tidak ada satu daerah pun yang terkategori rawan rendah dalam dimensi money politics tersebut.
Bawaslu menilai praktik politik uang berportensi terjadi saat masa kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, hingga tahapan pengawasan pemilu dan partisipasi publik.
Isu strategis lain yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan pemilu adalah aspek keamanan. Tercatat, 94 kabupaten/kota (18,3 persen) masuk dalam kategori rawan tinggi, sementara 420 kabupaten/kota (81,7 persen) lainnya terkategori rawan sedang.
Pada aspek netralitas ASN dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat 93 kabupaten/kota (18,1 persen) yang termasuk rawan tinggi. Sedangkan 421 kabupaten/kota (81,9 persen) masuk dalam kategori rawan sedang. (fahrullah/raksul/fajar)
