Pengamat Akui Seleksi CPNS Pengaruh di Pilpres  

Sabtu, 29 September 2018 - 11:48 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Langkah Pemerintah membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, bagaikan angin surge kepada para peserta seleksi. Bahkan, seleksi CPNS ini sangat berpengaruh pada elektabilitas Pemerintah, dalam hal ini Capres petahan.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatallah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, keputusan Pemerintah sangat berefek di Pilpres 2019, meski jumlah yang diterima tak banyak, tetapi menjadi angin surge bagi para peserta, bahkan bagi keluarga mereka.

“Tentu, terutama bagi CPNS dan keluarganya yang diterima itu tentu ini seperti angin surga bagi petahana, karena dianggap memberikan satu kesempatan pekerjaan mengabdi kepada negara, tentu citra positifnya ke Pak Jokowi,” kata Adi Prayitno kepada Fajar Indonesia Network (FIN) usai menghadiri diskusi public di Ruang Pressroom DPR-RI, Jumat (28/9).

Menurut Adi Prayitno, kebijakan-kebijakan seperti ini menjadi insentif bagi Pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo yang kembali mencalonkan dirinya kembali sebagai calon Presiden di periode 2019-2024. Meski begitu, lelaki yang biasa disapa Adi itu mengakui, penerimaan CPNS ini terlalu sederhana jika disandingkan dengan momen Pilpres 2019.

“Pasti, ini tidak bisa dipungkiri setiap kebijakan-kebijakan populis yang menguntungkan sejumlah pihak, seperti peserta CPNS ini akan ada insentif elektoralnya. Apalagi di tahun politk, tapi ini kalau dikaitkan dengan politik terlalu sederhana menurut saya, tapi inilah berkah elektoral petahana. Nah itu, setiap kebijakan apapun yang menguntungkan orang dia akan mendapatkan efek pisitif,” uajrnya.

Dikatakan akademisi UIN Jakarta itu, meski memiliki efek positif bagi calon petahana tapi suara dari peserta CPNS tak begitu signifikan, karena hanya ratusan ribu peserta yang akan diterima.

“Saya ngga punya data persis ya, bahwa CPNS sekarang itu bagian dari kepentingan politik. Berapa sih jumlah CPNS, kan ngga banyak, cuman palingan ribuan. Apalagi 200 ribu orang sekian, itu kecillah, ngga sampai sejuta. Sementara jumlah pemilih kita itu 185 juta, banyak sekali dan itu terlampau sepeleh lah,” jelasnya.

“Sebenarnya itu kalau dikaitkan dengan Pilpres, karena angka PNS yang direkrut itu cuman ribuan ya, tidak sampai 1 persen jumlah pemilih di Indonesia. Kalau toh, itu dianggap sebagai kanal mencari dukungan, maka dukungan itu tak begitu signifikan. Yang kedua, PNS itu tak boleh berpolitik dan berpihak dan jelas kalau PNS berpihak dia juga akan dikenakan sanksi administrative, bahkan diberhentikan,” tambahnya.

Keputusan Pemerintah membuka perekrutan CPNS, kata Adi, adalah satu langkah baik dalam menjawab kurangnya tenaga PNS saat ini. Selain itu, perekrutan CPNS ini juga karena PNS yang sudah lanjut usia diharuskan untuk diremajakan. “Menurut saya, dulu ada peremajaan PNS, bahwa banyak usia-usia produktif PNS itu yang sudah mulai tak bisa dipakai lagi bekerja. Nah usia-usia jelang pensiunan inilah dicaver, cuman karena momentumnya Pilpres orang sering mengaitkan dengan Pilpres gitu loh,” tutupnya.

Diketahui, keputusan Pemerintah membuka perekrutan CPNS tahun 2018 ini mendapat penolakan dari Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah Pemerintah dianggap salah karena membuka perekrutan CPNS secara bebas dan mengabaikan tenaga honorer K-2 yang sudah berusia lanjut.

Sementara Baleg DPR-RI sedang mengajukan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu poin yang disorot dalam revisi UU ASN itu adalah batas usia CPNS. Namun, pengusulan revisi UU ASN itu diabaikan oleh Pemerintah dengan cara mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai solusi tepat bagi nasib honorer K-2. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.