Pemerintah Siap Aktifkan Narasi Tunggal Terkait Bencana Sulteng

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Simpang siur informasi gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada, Jumat (28/9) sempat membuat resah public. Karena informasi yang bersumber dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) diklaim salah. BMKG yang awalnya mengeluarkan peringatan bahwa akan terjadi tsunamin setelah gempa, kembali diralat dan mengaku tak akan terjadi tsunami.Padahal, informasi pertama yang dirilis BMKG bahwa akan terjadi tsunami dijadikan sebagai alaran oleh warga Kota Palu, Donggala dan wilayah Sulteng. Bahkan, warga di Kota Palu dan Donggala khususnya sudah bepergian mencari tempat lebih tinggi. Sayang, penarikan atau pencabutan informasi tsunami itu membuat warga memutuskan untuk tetap berada di rumah mereka, dan 2-3 menit kemudian terjadi tsunami.Atas kesalahan informasi tersebut, ribuan warga Palu dan Donggala meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka. Atas dasar itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, lembaga public bukan hanya Kementerian Informasi dan Informatika (Keminfo) tetapi lembaga Pemerintah lainnya yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, seluruh lembaga Pemerintah harus memberikan informasi yang benar dan terukur kepada masyarakat.“Lembaga publik itu tidak hanya Keminfo, tapi lembaga Pemerintah pada umumnya yang dibiayai oleh APBN. Tentu mereka harus menyampaikan infomasi yang benar gitu, karena informasi itu harus disampaikan terukur. Makannya tadi seperti gempa di Palu dan Donggala tadi, saya sampaikan ini bagian dari pada keterbukaan Pemerintah,” kata Rudiantara kepada wartawan di silang Monas, Jakarta, Minggu (30/9).

  • Bagikan