Pemerintah Siap Aktifkan Narasi Tunggal Terkait Bencana Sulteng

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Simpang siur informasi gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada, Jumat (28/9) sempat membuat resah public. Karena informasi yang bersumber dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) diklaim salah. BMKG yang awalnya mengeluarkan peringatan bahwa akan terjadi tsunamin setelah gempa, kembali diralat dan mengaku tak akan terjadi tsunami.

Padahal, informasi pertama yang dirilis BMKG bahwa akan terjadi tsunami dijadikan sebagai alaran oleh warga Kota Palu, Donggala dan wilayah Sulteng. Bahkan, warga di Kota Palu dan Donggala khususnya sudah bepergian mencari tempat lebih tinggi. Sayang, penarikan atau pencabutan informasi tsunami itu membuat warga memutuskan untuk tetap berada di rumah mereka, dan 2-3 menit kemudian terjadi tsunami.

Atas kesalahan informasi tersebut, ribuan warga Palu dan Donggala meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka. Atas dasar itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, lembaga public bukan hanya Kementerian Informasi dan Informatika (Keminfo) tetapi lembaga Pemerintah lainnya yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, seluruh lembaga Pemerintah harus memberikan informasi yang benar dan terukur kepada masyarakat.

“Lembaga publik itu tidak hanya Keminfo, tapi lembaga Pemerintah pada umumnya yang dibiayai oleh APBN. Tentu mereka harus menyampaikan infomasi yang benar gitu, karena informasi itu harus disampaikan terukur. Makannya tadi seperti gempa di Palu dan Donggala tadi, saya sampaikan ini bagian dari pada keterbukaan Pemerintah,” kata Rudiantara kepada wartawan di silang Monas, Jakarta, Minggu (30/9).

Dikatakan Rudiantara, salah satu langkah Pemerintah untuk memanilisir terjadinya infromasi tak benar, maka Pemerintah lewat forum merdeka barat 9 diharuskan mengaktifkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 untuk berkoordinasi antar Pemerintah, sebagaimana dilakukan saat penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Itu dilakukan melalui Forum Merdeka Barat 9, jadi apabila ada isu-isu yang bertentangan dengan informasinya, maka Forum Merdeka Barat 9 itu diaktifkan. Nah, kembali untuk yang penanganan gempa ini juga nanti Insya Allah dikoordinasi, tentu akan dilakukan oleh Pemerintah. Bentuknya apa, apakah seperti Inpres waktu gempa di Lombok, saya belum tau, tetapi Pemerintah all-out,” ucapnya.

Menteri kelahiran Bogor pada tahun 1959 ini melanjutkan, Pemerintah terus membangun koordinasi antar kementerian untuk memulihkan kondisi di Kota Palu dan Donggala pasca bencana gempa dan tsunami dua hari kemarin. Dia juga menuturkan, Pemerintah Pusat belum bisa membebani Pemerintah daerah (Pemda) dalam memulihkan kembali kondisi di dua kota tersebut, karena sebagian keluarga Pemda juga menjadi korban gempa dan tsunami tersebut.

“Karena Pemda, boleh dikatakan pejabat-pejabatnya masih konsen dengan keluarga, inikan masalah kemanusiaan gitu loh. Saya di sana juga memahami kalau ada pejabat yang belum aktif di kantor, karena infrastrukturnya, mungkin kantornya juga udah retak dan sebagainya. Keluarganya belum tau ada dimana, sehingga saat berkumpul lebih didorong oleh Pemerintah pusat,” jelasnya.

Diketahui, jumlah korban meninggal pasca gempa dan tsunami pada Jumat (28/9) kemarin sudah berjumlah 832 orang, yang terbagi di dua daerah yakni Kota Palu dengan jumlah 1.203 orang, dan Donggala berjumlah 11 orang akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan disapu air laut saat tsunamiu. Selain korban meninggal, adapun korban luka berat sebanyak 540 orang dan 16.732 jiwa yang harus mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...