Terancam Jadi Silpa, Dinkes Makassar Genjot Penggunaan Anggaran Rp27 M
Termasuk Puskesmas Pattingaloang Rp2.334 miliar, Puskesmas Pertiwi Rp1.350 miliar, Puskesmas Rappokalling Rp1.977 miliar, Puskesmas Sudiang Rp2.290 miliar, Puskesmas Sudiang Raya Rp1.720 miliar, Puskesmas Tamalate Rp2.633 miliar, Puskesmas Tamamaung Rp1.686 miliar, Puskesmas Paccerakkang Rp1.318 miliar serta Puskesmas Maccini Sombala sebesar Rp1.156 miliar.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengatakan, saat ini jumlah puskesmas di kota Makassar telah dominan mendapatkan penambahan biaya operasional. Hanya saja, menurut Hamzah, anggaran biaya operasional kurang terserap baik di APBD selama ini.
Apalagi, kata Legislator Fraksi PAN Makassar ini, pelayanan kesehatan harus semakin dekat ke rakyat. Olehnya itu, biaya opersionalnyapun harus ditambah untuk memenuhi biaya pembeli obat-obatan dan kebutuhan kesehatan lainnya.
Sejauh ini kata Hamzah, kehadiran puskesmas sudah layak, tinggal butuh keseriusan bersama di tahun ini dan tahun depan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, petunjuk teknis pemanfaatan dana operasional sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Puskesmas telah diatur baik pengeluaran dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Dana operasional ini kalau tidak dimaksimalkan bisa menjadi silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan). Makanya, kita dorong di APBD Pokok 2019 nanti untuk dianggarlan kembali. Karena di APBD Perubahan 2018 kita pesimis bisa dapat direalisasikan,” ujarnya. (ita/bkm/fajar)
