Selain BBM, Ini 3 Aturan Yang Cepat Dianulir Jokowi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada beberapa kebijakan yang dianulir lantaran banyak menuai aksi protes masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra yang terlarut-larut.Dari beberapa kebijakan yang dianulir tersebut, mendapat respon positif lantaran pemerintah dianggap cepat tanggap dalam menghadapi persoalan. Namun, disisi lain juga menimbulkan kesan tidak selaras antar sesama pemangku kebijakan.Setidaknya, Presiden Joko Widodo telah menganulir kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :1. Presiden Jokowi anulir kebijakan Menhub soal ojek & taksi onlineHingga saat ini, transportasi online masih diperbolehkan beroperasi. Aturan tersebut dinyatakan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan setelah dipanggil Presiden Jokowi yang mempertanyakan larangan yang sebelumnya dibuat.‚ÄúTransportasi umum belum bisa melayani kebutuhan masyarakat terutama Jabodetabek, solusinya bagaimana? Pakai dulu sampai transportasi publik sudah layak,” kata Jonan.Pemerintah akan mengubah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak mengakomodir kendaraan roda dua sebagai transportasi publik.Jonan mengakui, pemerintah belum bisa menyediakan transportasi publik yang layak. Apabila ini ojek aplikasi menjadi transportasi maka akan dikonsultasikan kepada pihak Mabes Polri.2. Presiden Jokowi batalkan kenaikan uang muka mobil pejabatPresiden pada awal Juli 2015 silam akhirnya membatalkan untuk menaikkan tunjangan uang muka mobil pejabat. Setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan dicabut. Jokowi saat menandatangani perpres tersebut mengaku tidak mencermatinya satu per satu.

  • Bagikan