Pasca Periksa Sekwan, Kejati Dalami Dokumen Reses DPRD Makassar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mendalami beberapa dokumen penting terkait kegiatan reses, setelah memeriksa dua pejabat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

Beberapa dokumen penting yang di maksud diantaranya dokumen Peraturan DPRD Makassar tentang tata tertib DPRD Makassar, dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran reses serta Surat Keputusan (SK) DPRD Makassar terkait model dan standarisasi penyelenggaraan reses dilingkup DPRD Makassar.

“Semuanya masih didalami dan ditelaah oleh tim penyelidik,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (15/10/18).

Mengenai agenda pemeriksaan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Makassar, Salahuddin tak menampiknya.

“Selama dibutuhkan keterangannya nanti tentu akan dipanggil secara patut. Tapi saat ini penyelidik masih mendalami sejumlah dokumen dan memeriksa beberapa petugas lingkup sekretariatan DPRD Makassar,” ujar Salahuddin.

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib mengatakan mendukung upaya penyelidik Kejati dalam mengusut tuntas adanya dugaan penyimpangan dana reses di lingkup DPRD Makassar tersebut.

Selain mendalami peran masing-masing pihak baik Sekretaris Dewan (Sekwan) maupun seluruh anggota DPRD Makassar, penyelidik juga diminta mendalami sejumlah dokumen terkait kegiatan reses diantaranya SK DPRD Makassar terkait model dan standarisasi penyelenggaraan reses di lingkup DPRD Makassar, draf Peraturan DPRD Makassar terkait tata tertib DPRD Makassar serta laporan pertanggung jawaban penggunaan dana reses.

“Karena hampir semua peraturan yang ada baik UU No.17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tidak menjelaskan mekanisme sebenarnya penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan reses. Sehingga memang sangat rawan dimanipulasi,” kata Muthalib, Selasa (16/10/18).

Padahal, dalam kegiatan reses diperlukan perencanaan dan pelaksanaan reses yang berkualitas, agar aspirasi masyarakat atau konstituen yang disampaikan kepada anggota DPRD sewaktu acara reses, dapat berkualitas pula.

Sehingga aspirasi tersebut benar-benar pantas untuk ditindaklanjuti menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam APBD yang akan dilaksanakan.

“Nah perlu dicermati juga Tatib DPRD Kota Makassar. Karena kami menduga hanya menjelaskan tentang adanya reses saja. Tetapi tatalaksananya, mekanismenya, sistemnya atau jalannya sama sekali tidak ada petunjuk, pedoman dan bagaimana seharusnya,” ungkapnya.

Tentang kerawanan manipulasi pelaksanaan reses anggota DPRD, diakui Muthalib tak hanya terjadi di Kota Makassar. Tetapi juga berpotensi terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sehingga, menurut Muthalib, diperlukan adanya peraturan secara khusus yang mengaturnya sebagai tindaklanjut dari adanya UU dan peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini diperlukan lahirnya atau terbitnya Surat Keputusan DPRD tentang Model dan Standarisasi Penyelenggaraan Reses DPRD.

Hal ini sejalan dengan semangat dan amanat PP No.16 tahun 2010, Pasal 66 dan 67. Bahwa, dipandang strategis untuk dilaksanakan. Karena: reses yang dilakukan oleh anggota DPRD akan menyerap aspirasi masyarakat, yang dari aspirasi itulah dibuat pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dijadikan berbagai program dan kegiatan yang akan ditempatkan di masing-masing OPD Kota Makassar.(ade/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...