Sri Sultan Hamengkubowono X Usul Demokrasi Indonesia Diubah

Sabtu, 20 Oktober 2018 22:23

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadap kepala-kepala daerah akhir-akhir ini begitu miris. Pasalnya, sebagian besar kepala daerah yang terjaring OTT baru saja terpilih pada Pilkada serantak, baik Pilkada 2017 maupun Pilkada 2018.Melihat kondisi ini, Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubowono X mengatakan, perilaku tersebut tidak lepas dari pembiayaan demokrasi yang begityu mahal. Para calon kepala daerah hingg calon anggota legislative harus mengeluarkan biaya besar dalam pesta demokrasi.Pembiayaan demokrasi mahal ini juga tidak lepas dari aksi mencontek negara lain. Padahal, Indonesia bisa membuat demokrasi baru ala Indonesia sendiri. “Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila sebagai jati bangsa. Kalau Demokrasi Amerika ala mereka sendiri, kalau Tiongkok berdemokrasi ala mereka, kita juga bisa berdemokrasi dengan ala kita sendiri,” kata Sri Sultan Hamengkubuwono X di Hotel Eastparc, Yogyakarta, Sabtu (19/10) malam.Dikatakan Sri Sultan, Indonesia saat ini menerapkan sistem demokrasi langsung yang merujuk pada sistem demokrasi kebarat-baratan. Meski demokrasi yang sedang dijalani Indonesia saat ini dapat melahirkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya, tetapi kedaulatan dalam negara demokrasi dan  pada sisi yang lain, ongkos demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini sangat mahal.

Bagikan berita ini:
7
3
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar