Pemkab/Pemkot Belum Bentuk PPID, Ini Dampaknya

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Di era reformasi, keterbukaan informasi menjadi tuntutan publik yang wajib dipenuhi. Pemerintah pun melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam kaitannya dengan itu, badan publik negara mempunya kewajiban untuk menyediakan, menerbitkan, dan memberikan pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik negara perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik.

Namun, menurut Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Asmawa Tosepu AP, pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya menyadari pentingnya PPID itu.

Menurutnya, masih ada sekitar 66 pemerintah daerah, masing-masing 63 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota yang belum membentuk PPID. Sebagian besar merupakan pemerintah daerah yang berada di kawasan timur Indonesia.

“Jadi penekanan bagi kabupaten/kota untuk segera membentik PPID,” ungkapnya pada Rapat Koordinasi Teknis PPID Kemendagri di Hotel Gammara, Rabu (24/10).

Kegiatan ini dihadiri hampir seluruh perwakilan provinsi di tanah air, terutama yang belum membentuk PPID. Dia menekankan, dalam rencana aksi pemberantasan korupsi, kehadiran PPID dan bentuk pelayanan terhadap keterbukaan informasi yang diberikan kepada publik menjadi salah satu indikator dalam pencapaian target.

“Konsekuensi bagi daerah yang tidak membentuk PPID dipastikan akan mendapat rapor merah dalam rencana aksi pemberantasan korupsi. Itu sudah bisa dipastikan,” ungkapnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Syarifah Fitriani


Comment

Loading...