Setelah Digratiskan, Perawatan Jembatan Suramadu Didanai APBN

FAJAR.CO.ID, SURABAYA - Status Jembatan Suramadu resmi berubah kemarin. Dari awalnya jembatan tol menjadi jembatan non-tol. Perubahan itu secara otomatis menghapus tarif masuk jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. "Dengan ucapan bismillah, jembatan tol Suramadu diubah menjadi jembatan non-tol biasa," katanya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di atas truk kontainer tanpa bak berwarna kuning. Mantan wali kota Solo itu mengatakan, keputusan pemerintah menggratiskan Jembatan Suramadu merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura. "Kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura makin membaik. Investasi bisa naik, demikian juga properti maupun pariwisata," ujarnya. Dia menyatakan, selama ini beberapa kebijakan pemerintah ternyata belum membawa dampak ekonomi positif bagi Madura. Salah satu indikatornya adalah angka kemiskinan yang masih tinggi. Di seluruh kabupaten/kota di Madura, persentase kemiskinan masih 16-23 persen. Bandingkan dengan wilayah Surabaya-Sidoarjo-Gresik yang berada di angka 4-6 persen. Selain itu, penghapusan tarif masuk Jembatan Suramadu merupakan respons atas keluhan sejumlah pengusaha yang ingin berinvestasi di Madura. Jokowi menceritakan, pernah ada investasi penanaman tebu yang akan masuk ke Madura. Namun, pemberlakuan tarif Suramadu membuat biaya logistik menjadi tinggi. "Akhirnya investasi itu batal gara-gara ini (tarif masuk tol Suramadu, Red)," ujarnya. Dia mengakui, kebijakan itu bakal membuat pemasukan negara dari sektor tol berkurang. "Namun, negara tak berhitung untung rugi. Jangan selalu bawa itung-itungan. Yang penting, benefit-nya dirasakan masyarakat." Dengan perubahan status dari jembatan tol menjadi jembatan biasa, seluruh perawatan-pemeliharaan Suramadu bakal ditanggung APBN. Meski demikian, menurut Jokowi, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan pada kekuatan APBN. Apalagi, sebenarnya pendapatan dari tarif tol Suramadu tidak banyak. "Saya pikir pemasukannya mencapai angka triliun. Ternyata tadi saya tanya teman-teman PU (Pekerjaan Umum, Red) hanya Rp 120 miliar. Tiap tahun," katanya. Jokowi berharap, setelah Suramadu digratiskan, upaya percepatan pembangunan dan investasi di Madura segera dilakukan. Terutama yang membawa dampak signifikan pada penyediaan lapangan kerja. Selain itu, dia menegaskan bahwa pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menceritakan asal-usul Jembatan Suramadu hingga akhirnya digratiskan. Kebijakan itu dimulai pada 2015. Awalnya, tokoh masyarakat-ulama Madura mengajukan permintaan agar tarif tol Suramadu untuk roda dua dihapus. Setelah melalui perhitungan dan kajian, akhirnya pemerintah mengabulkan permintaan itu. Namun, kebijakan tersebut tak membawa dampak signifikan. Lalu, pada 2016 ada masukan dari tokoh, ulama, dan kiai agar tarif tol untuk selain roda dua dikurangi. "Akhirnya tarifnya diturunkan 50 persen," katanya. Ternyata, kebijakan tersebut juga belum memberikan efek positif bagi perkembangan di Madura. "Jadi, kebijakan ini melalui tahapan yang sangat panjang," katanya. Dia tidak menampik bahwa penggratisan Suramadu juga bisa membawa dampak negatif. Salah satunya adalah sepinya pelabuhan penyeberangan. "Setiap kebijakan ada plus minus. Untuk masalah ini, saya minta Pak Bupati mencari jalan keluar," katanya. Peresmian penghapusan tarif tol Suramadu itu juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ada juga Gubernur Jatim Soekarwo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Johan Budi, juru bicara kepresidenan. Hadir pula para kepala daerah dari Madura. Hadir pula sejumlah tokoh dan ulama Madura. Sementara itu, Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron optimistis penggratisan Suramadu berdampak positif. Terutama terkait iklim investasi dan perbaikan sektor ekonomi. Sebab, selama ini salah satu yang membuat investor enggan berinvestasi di Madura adalah mahalnya tarif tol. Latief mengungkapkan, sebenarnya Pemkab Bangkalan sudah memfasilitasi investasi. Termasuk perizinan yang efisien. "Insya Allah, (dengan penggratisan ini, Red) investor bisa tertarik." Terkait potensi matinya aktivitas pelabuhan, Latief mengatakan bahwa masalah itu juga tengah dicarikan solusi. "Kami sedang setting agar pelabuhan tetap hidup," ujarnya. Selain tetap berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan, ada wacana dijadikan pelabuhan wisata. "Nanti kami rembuk dengan semua pihak. Termasuk pengusaha kapal. Jika memungkinkan, tentu akan ada kerja sama," katanya. Dia juga mengakui belum beresnya pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan Suramadu. "Tentunya kita semua akan duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi masalah, terutama di bawah," ucap dia. Abdul Latif optimistis masalah itu bisa dicarikan jalan keluar. Syaratnya, ada musyawarah dengan masyarakat. "Sehingga ada solusi," katanya. (ris/c10/c4/oni/JPC)