Ketum ASPEKSINDO Usul Pembentukan BUMLur

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Setelah Dana Desa, kini muncul Dana Kelurahan. Dana Kelurahan resmi masuk dalam postur RAPBN 2019 yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sesuai janji pemerintah, dana kelurahan akan dikucurkan sebesar Rp 3 triliun pada tahun depan. Bantuan dana kelurahan ini sebagai dukungan pendanaan bagi 8.212 kelurahan.

Pemerintah pusat berharap dana kelurahan memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan permasalahan pembangunan, khususnya di kelurahan.

Munculnya dana kelurahan disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Tentu, dengan harapan dana kelurahan cair demi kepentingan bersama.

Hal ini pula yang dipaparkan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia (ASPEKSINDO), Muh Basli Ali, yang juga selaku Bupati Kepulauan Selayar. Menurutnya, dana ini akan mampu mendorong percepatan penanganan permasalahan pembangunan di kelurahan, asal dikelola secara tepat.

Untuk itu, lanjut Basli Ali, sambil menunggu proses dari pemerintah pusat hingga keluar regulasi besar berikut turunannya sebagai pedoman teknis, sekarang sudah perlu dipikirkan akan dikelola seperti apa dana kelurahan nantinya.

“Dana ini harus dikelola secara tepat, maksimal, dan profesional, biar dampaknya nyata. Jadi menurut kami, dengan disetujuinya dana kelurahan, kami dari ASPEKSINDO mengusulkan pembentukan badan usaha milik kelurahan atau bisa disingkat BUMLur,” tutur Basli Ali, Kamis (1/11/2018).

“Seperti BUMDes di desa, kehadiran BUMLur ini nantinya akan sangat membantu aparat kelurahan memaksimalkan dana yang diperoleh. Ini juga merupakan bagian nyata dari penguatan ekonomi kerakyatan,” sambungnya. (rls/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...